Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Destu Andira
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Ari Teguh Persadanta Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Maulana Malik Tamrin
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Revy Ardhana Susanto
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor -
Zainudin Hasan
Fakultas Hukum Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pembinaan Narapidana, Residivisme, Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial, UU No. 22 Tahun 2022
- Abstract
- Artikel ini mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi program pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah preventif mereduksi angka pengulangan tindak pidana (residivisme). Melalui pisau analisis hukum progresif dan kriminologi modern, pergeseran orientasi pemidanaan dari model retributif murni menuju reintegrasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menuntut perlakuan yang berpusat pada pemulihan mental serta penguasaan kecakapan hidup. Meskipun demikian, dinamika empiris memperlihatkan adanya kendala struktural yang masif, mulai dari masalah kelebihan kapasitas penghuni, keterbatasan sarana penunjang vokasional, hingga resistensi sosial berupa stigmatisasi pasca-bebas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi pencegahan residivisme menghendaki penguatan asesmen risiko secara berkala, akselerasi program bimbingan lanjutan (aftercare), serta kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
Atmasasmita, R. (2020). Sistem Peradilan Pidana Modern dan Reintegrasi Sosial Narapidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 15(2), 112-129.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Tahanan dan Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Fitriani, E., & Raharjo, A. (2021). Efektivitas Hak Integrasi Pembebasan Bersyarat dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(1), 45-60.
Hamzah, A. (2020). Sistem Pemasyarakatan dalam Kerangka Hukum Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 289-301.
Hariyanto, C. (2020). Dampak Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Optimalisasi Pembinaan Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 175-192.
Kristiani, D., & Budiyanto, S. (2020). Implementasi Pembinaan Mental Kerohanian dalam Mengubah Pola Pikir Narapidana Residivis. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(1), 33-48.
Kusuma, M., & Wibisono, T. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pasca-Bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2), 201-218.
Laksana, A. W., & Nugroho, S. (2021). Analisis Kriminologis Faktor Cause of Recidivism pada Mantan Narapidana. Jurnal Law & Justice, 6(1), 88-104.
Muladi, M. (2019). Hak Asasi Manusia, Politik Hukum, dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Nugroho, A., & Rahayu, S. (2020). Stigmatisasi Sosial dan Dampaknya Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Masyarakat. Jurnal Sosiologi Hukum, 8(2), 130-145.
Pratama, R., & Utami, I. A. (2022). Penerapan Risk and Needs Assessment dalam Penentuan Program Pembinaan Narapidana. Jurnal Criminal Law Studies, 4(2), 130-145.
Purwanto, H., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kendala Anggaran dan Fasilitas Vokasional pada Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Tata Kelola Hukum, 7(1), 62-78.
Raharjo, S., & Fitriani, D. (2022). Reorientasi Pembinaan Berbasis Criminogenic Needs untuk Mencegah Residivisme. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 3(2), 95-110.
Saleh, K. (2019). Prinsip Individualisasi Perlakuan Pidana dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 512-530.
Santoso, B., & Wibowo, A. (2021). Model Lapas Industri Berbasis Sertifikasi Kompetensi Vokasional untuk Kemandirian WBP. Jurnal Ilmu Pemasyarakatan, 8(2), 140-156.
Sudarto, S. (2018). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Sujatno, A. (2018). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Cipta Manunggal.
Suryono, Y., & Wijaya, K. (2022). Kolaborasi Multi-Stakeholder dan Pokmas Lipas dalam Reintegrasi Sosial Eks-Narapidana. Jurnal Dinamika Hukum, 22(1), 74-91.
Utami, P., & Pratama, A. (2021). Pentingnya Program Aftercare Bapas dalam Memutus Rantai Residivisme. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(1), 50-65.
- Downloads
- Published
- 2026-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fausan Romadoni, Pramukhtiko Suryo, PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.