Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional: Keadilan dalam Cara Negara Menghukum
- Authors
-
-
Rowen Natanael
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Junior Tanuwidjaya
Universitas Bandar LampungAuthor -
Sandy Permana
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, pemaafan hakim, keadilan, kemanusiaan
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum pidana, nilai-nilai Pancasila perlu tercermin tidak hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga melalui perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dengan menitikberatkan pada konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah yang membahas pemaafan hakim, pembaruan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan mengenai penerapan nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemaafan hakim dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penerapannya perlu didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun mengabaikan kepentingan korban. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam hukum pidana perlu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.
- References
-
Arief, B. N. (2009). Tujuan dan pedoman pemidanaan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi ide permaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Law Reform, 13(1), 28–44. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949
Farikhah, M. (2021). The judicial pardon arrangement as a method of court decision in the reform of Indonesian criminal law procedure. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–25. https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a1
Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
Maulidah, K., & Jaya, N. S. P. (2019). Kebijakan formulasi asas permaafan hakim dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 281–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293
Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Sudarto. (2009). Hukum pidana I (edisi revisi). Yayasan Sudarto.
Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (judicial pardon) dalam perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2(3), 170–177. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467
Syakir, Y., & Sujarwo, H. (2023). Kebijakan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP baru. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 9(1), 109–118. https://doi.org/10.32699/syariati.v9i1.4655
Tapiansari, G., & Susanto, A. F. (2017). Pola penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam perspektif asas manfaat. Jurnal Litigasi, 18(1), 41–86.
Wahyuningsih, S. E., & Hafidz, J. (2017). The development of the Indonesian Criminal Code derived from the judicial pardon value in Islamic law. Addin, 11(2), 295–320.
Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan terkait konsepsi rechterlijke pardon (permaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1–25.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reza Alfinta, Siti Rahmah, Dede Suhendra, PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.