PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
- Authors
-
-
Pinkan Rachelia Putri Winarti
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, IndonesiaAuthor -
Abdul Basith Junaidy
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Korupsi, Restorative Justice, Istihsan Maslahah
- Abstract
- Artikel ini mengkaji paradigma istihsan maslahah dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice sebagai upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kemanfaatan dan pemulihan kerugian negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi selama ini diposisikan sebagai extraordinary crime yang penyelesaiannya menitikberatkan pada pemidanaan represif tanpa mempertimbangkan efektivitas pemulihan kerugian negara, efisiensi penegakan hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika perkara korupsi dengan kerugian negara relatif kecil tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik. Melalui pendekatan konseptual-filosofis, artikel ini menganalisis konsep istihsan maslahah sebagai metode penemuan hukum dalam hukum Islam yang memungkinkan pengesampingan pendekatan hukum yang kaku demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip restorative justice, tujuan pemidanaan modern, serta teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan istihsan maslahah dapat menjadi landasan etik dan filosofis dalam mendorong penyelesaian perkara korupsi tertentu melalui mekanisme yang lebih restoratif, khususnya terhadap perkara dengan kerugian negara kecil, adanya pengembalian kerugian negara, dan tidak menimbulkan dampak sistemik yang luas. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Artikel ini berargumen bahwa paradigma istihsan maslahah memiliki relevansi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, terutama dalam merumuskan model penanganan tindak pidana korupsi yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.
- References
-
Alaydrus, H. (2025). Penerapan deferred prosecution agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 8036–8050. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472
Al-Mal, F. I. H. (2021). Revitalization of financial freedom based on maqashid al-syariah fi hifdz al-mal. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8(1), 1456–1472.
Amalin, H., & Ermania, F. P. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 69–79.
Anisa, L. N. (1999). Urgensi maqashid syari’ah dalam pengembangan hukum Islam.
An-Najmi, M. M. (2019). Istihsan dalam pandangan madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan penerapannya.
Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047
Athaya, M., Hakeem, G., Valentara, A. B., & Faidzuddin, A. (2025). Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Media Hukum Indonesia.
Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang pengaruh perubahan sosial. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.
Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta’zir dalam perspektif fiqh jinayat. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16(2), 60–64.
Daud, K. R., & Frans, M. P. (2024). Deferred prosecution agreement (DPA): Model keadilan bagi korporasi dan negara dalam tindak pidana pajak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 1–19.
Fadilah, D. (2025). Peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi: Tinjauan maqashid syariah tentang hifzh al-mal.
Fatma Afifah, & Warjiyati, S. (1993). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, 142–152.
Fera Widodo, L. F., & Kayla, F. A. (2025). Penghapusan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian keuangan negara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–20.
Fitriyani. (2017). Istihsan dan pembaharuan hukum Islam. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah.
Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(5), 280–286.
Handrawan. (2025). Dilema penerapan denda damai oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi: Upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Jurnal Litigasi, 26(1), 260–289.
Handrawan, Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi restorative justice dalam pemberantasan korupsi: Membangun keadilan menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32, 475–504.
Humaira, B., Aisya, A., Syahputra, A., & Siregar, A. (2024). Memahami istihsan: Pengertian dan penerapannya dalam hukum Islam.
Imron, A. (2025). Gratifikasi dalam tinjauan maqashid al-syari’ah.
Iswara, I. M. A. M., Widnyana, K. K., & Arthadana, M. G. (2021). Kebijakan pidana Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) dengan pendekatan kemanfaatan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain, Elly Kurnia Agustin, Emiru Shaqr El Haq, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.