PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Authors
  • Pinkan Rachelia Putri Winarti

    Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
    Author
  • Abdul Basith Junaidy

    Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
    Author
Keywords:
Korupsi, Restorative Justice, Istihsan Maslahah
Abstract
Artikel ini mengkaji paradigma istihsan maslahah dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan restorative justice sebagai upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada kemanfaatan dan pemulihan kerugian negara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi selama ini diposisikan sebagai extraordinary crime yang penyelesaiannya menitikberatkan pada pemidanaan represif tanpa mempertimbangkan efektivitas pemulihan kerugian negara, efisiensi penegakan hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika perkara korupsi dengan kerugian negara relatif kecil tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik. Melalui pendekatan konseptual-filosofis, artikel ini menganalisis konsep istihsan maslahah sebagai metode penemuan hukum dalam hukum Islam yang memungkinkan pengesampingan pendekatan hukum yang kaku demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip restorative justice, tujuan pemidanaan modern, serta teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan istihsan maslahah dapat menjadi landasan etik dan filosofis dalam mendorong penyelesaian perkara korupsi tertentu melalui mekanisme yang lebih restoratif, khususnya terhadap perkara dengan kerugian negara kecil, adanya pengembalian kerugian negara, dan tidak menimbulkan dampak sistemik yang luas. Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Artikel ini berargumen bahwa paradigma istihsan maslahah memiliki relevansi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, terutama dalam merumuskan model penanganan tindak pidana korupsi yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.
References

Alaydrus, H. (2025). Penerapan deferred prosecution agreement (DPA) sebagai alternatif penegakan hukum pada tindak pidana korporasi di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 8036–8050. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472

Al-Mal, F. I. H. (2021). Revitalization of financial freedom based on maqashid al-syariah fi hifdz al-mal. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 8(1), 1456–1472.

Amalin, H., & Ermania, F. P. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(2), 69–79.

Anisa, L. N. (1999). Urgensi maqashid syari’ah dalam pengembangan hukum Islam.

An-Najmi, M. M. (2019). Istihsan dalam pandangan madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan penerapannya.

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047

Athaya, M., Hakeem, G., Valentara, A. B., & Faidzuddin, A. (2025). Telaah filsafat hukum terhadap restorative justice sebagai upaya dekonstruksi paradigma retributif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Media Hukum Indonesia.

Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang pengaruh perubahan sosial. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta’zir dalam perspektif fiqh jinayat. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16(2), 60–64.

Daud, K. R., & Frans, M. P. (2024). Deferred prosecution agreement (DPA): Model keadilan bagi korporasi dan negara dalam tindak pidana pajak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 1–19.

Fadilah, D. (2025). Peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi: Tinjauan maqashid syariah tentang hifzh al-mal.

Fatma Afifah, & Warjiyati, S. (1993). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, 142–152.

Fera Widodo, L. F., & Kayla, F. A. (2025). Penghapusan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah pengembalian kerugian keuangan negara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–20.

Fitriyani. (2017). Istihsan dan pembaharuan hukum Islam. Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah.

Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(5), 280–286.

Handrawan. (2025). Dilema penerapan denda damai oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi: Upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Jurnal Litigasi, 26(1), 260–289.

Handrawan, Faisal, F., Nur, F., & Pratama, A. (2025). Rekonstruksi restorative justice dalam pemberantasan korupsi: Membangun keadilan menuju Indonesia Emas 2045. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32, 475–504.

Humaira, B., Aisya, A., Syahputra, A., & Siregar, A. (2024). Memahami istihsan: Pengertian dan penerapannya dalam hukum Islam.

Imron, A. (2025). Gratifikasi dalam tinjauan maqashid al-syari’ah.

Iswara, I. M. A. M., Widnyana, K. K., & Arthadana, M. G. (2021). Kebijakan pidana Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) dengan pendekatan kemanfaatan.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6073

Similar Articles

11-20 of 37

You may also start an advanced similarity search for this article.