Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Authors
  • Darren Valencio

    Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
    Author
  • Brigita Malika Namira A

    Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
    Author
  • Made Pika Amelia A

    Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
    Author
Keywords:
nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum
Abstract
Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
References

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. Alinea Edumedia.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.

Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Sudarto. (2007). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6068

Similar Articles

341-350 of 531

You may also start an advanced similarity search for this article.