Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Darren Valencio
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Brigita Malika Namira A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Made Pika Amelia A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum
- Abstract
- Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
- References
-
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. Alinea Edumedia.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sudarto. (2007). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riskha Nur Ramadhani, Naflah Salsabila Fiyanto, Erlita Karisma Ariditiya, KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Ilham Bima Syahputra, Tegar Akhivanori Kaliky, PERBANDINGAN STATUS HUKUM AHLI WARIS ATAS TANAH WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.