Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Darren Valencio
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Brigita Malika Namira A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Made Pika Amelia A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum
- Abstract
- Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
- References
-
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. Alinea Edumedia.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sudarto. (2007). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Wulandari, Danindra Syifa Aulia Fitriani, Satryo Hafidz Fathan Muflihun, PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM HUKUM ADAT PATRILINEAL BERDASARKAN PRINSIP KESETARAAN DI HADAPAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Flovy Adrina Wibowo, Rafly Fathurrochman Kurnia Fajri, Yeslar Manda Natalia Manalu, KEDUDUKAN HUKUM URANG SUMANDO TERHADAP HARTA SUARANG SETELAH KEMATIAN ISTRI DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.