EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Aldi Kurniawan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vico Rayhananka Ihsan
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Akhbar Karunia Ilahi
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rycho Alva Ridho Putra
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga
Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
- References
-
ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan
Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1344
Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(3), 24–36. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9913
Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Lex Privatum, 11(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html
Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. Law Reform, 18(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477
Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Rechtens, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.377
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pinkan Rachelia Putri Winarti, Abdul Basith Junaidy, PARADIGMA ISTIHSAN MASLAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Manik, ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dimas Triandika, Eusebius Welliam Dirne, Farhan Rianto, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA: MENUJU HUKUM PIDANA YANG HUMANIS, BERKEADILAN, DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nely Yana Ramadhani, Rahma Aulia, Dafa Yurike, Cici Juliawati, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.