EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM

Authors
  • Aldi Kurniawan

    Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Vico Rayhananka Ihsan

    Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Akhbar Karunia Ilahi

    Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Rycho Alva Ridho Putra

    Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Yohanes Anugrah Riahdo Sinaga

    Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
Equality Before the Law, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan, Diskresi Penegakan Hukum, Pancasila
Abstract
Penelitian ini mengkaji penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia serta kesenjangan antara prinsip hukum dan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap tujuh artikel jurnal dan tiga buku, serta didukung oleh wawancara dengan satu narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan di hadapan hukum berlandaskan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pancasila. Penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan, potensi disparitas pemidanaan, korupsi, dan ketimpangan akses terhadap bantuan hukum. Transparansi, akuntabilitas, sistem digital, dan integritas aparatur diperlukan untuk memperkuat perlakuan yang setara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
References

ANTARA News. (2009, 20 November). Tiga butir kakao membawa Minah ke pengadilan. https://www.antaranews.com/berita/162708/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan

Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z., & Anggesta, J. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(1), 592–600. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1344

Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863

Hasan, Z., Safitri, A., & Sari, D. N. (2026). Peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA), 3(3), 24–36. https://doi.org/10.61722/jmia.v3i3.9913

Kawuwung, L. S., Mawuntu, J. R., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis mengenai asas persamaan di hadapan hukum dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Lex Privatum, 11(5). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49105

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebccd3eb9f5a1ebcf2313234363532.html

Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. Law Reform, 18(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477

Triyanto, G. (2018). Persamaan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jurnal Rechtens, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i2.377

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas Equalty Before the Law terhadap penegakan hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123–142. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA: ANTARA PRINSIP KEADILAN DAN REALITAS PENEGAKAN HUKUM. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6062

Similar Articles

271-280 of 526

You may also start an advanced similarity search for this article.