PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
- Authors
-
-
Arman
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TerbukaAuthor -
Nurhani Fithriah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Sanksi, Sanksi, Administratif, Administratif, Kebakaran, Kebakaran, Kehutanan, Kehutanan, Lingkungan, Lingkungan
- Abstract
- hidup yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Salah satu instrumen penting adalah sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, penerapannya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, serta kendala dan upaya peningkatan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan norma, kewenangan lembaga, kapasitas aparatur, pengawasan, koordinasi antarlembaga, pembuktian, dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif perlu dilakukan secara proporsional, konsisten, dan terukur, disertai pengawasan serta pemulihan lingkungan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup.
- References
-
1. Khaidar, N., Nurrahman, D. B., & Mubarak, T. A. Z. (2023). The effectiveness of administrative sanctions against environmental pollution cases in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(2), 267–288. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150
2. Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. Jurnal USM Law Review, 8(1), 196–214. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931
3. Ryadi, A., & Masyhar, A. (2021). Forest fires and law enforcement: The capture of Indonesian contemporary condition. Journal of Law and Legal Reform, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.42723
4. Wijayanto, A., Wiraraja, H. A., & Idris, S. A. (2022). Forest fire and environmental damage: The Indonesian legal policy and law enforcement. Unnes Law Journal, 8(1), 105–132. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.37360
5. Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and challenges on environmental law enforcement in Indonesia: AMDAL in the context of administrative law. Indonesian State Law Review, 5(2), 53–66. https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511
6. Butar Butar, F. B., & Syafitri, I. (2025). Penegakan hukum lingkungan: Administratif, keperdataan, dan kepidanaan. Surabaya: Airlangga University Press.
7. Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2021). Hukum lingkungan. Jakarta: Kencana.
8. Machmud, S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup administrasi: Oleh eksekutif dan yudikatif. Bandung: Yrama Widya.
9. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
10. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Roaina, Kedudukan dan Peran Panitera dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Perkara guna Mendukung Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farhan Nabil, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.