Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional
- Authors
-
-
Annuria Nazmalia Putri
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Bintang Auli Winata Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Cheisya Aulia Chandra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Bintang Regina Subing
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- living law, asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, KUHP Nasional
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), hubungan dialektisnya dengan asas legalitas, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal, sedangkan Pasal 2 membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Kedua ketentuan tersebut tidak harus dipahami saling meniadakan apabila living law diposisikan sebagai norma pelengkap yang dibatasi oleh syarat tempat berlaku, nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diformalkan melalui peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan batas delik adat, potensi disparitas antardaerah, risiko diskriminasi, dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi hukum adat yang sistematis, harmonisasi peraturan daerah, serta penguatan kapasitas aparat agar pengakuan living law memperkuat keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum.
- References
-
Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953
Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP Nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124
Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2).
Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia.
Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. Journal of Law and Legal Reform, 5(3). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia’s new Criminal Code: Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. SASI, 32(3), 309–325. https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718
Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia’s new Criminal Code: Legal-political implications for the national criminal justice system. PATTIMURA Legal Journal, 5(2). https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954
Nugraha, M. R. (2026, 11 Maret). Tata cara dan kriteria penetapan living law. Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteriapenetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Rahanyamtel, S., & Lonthor, R. A. (2026). Pengakuan living law dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap asas legalitas serta kepastian hukum di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.6679/vehcz953
Sangkala, R., Komala, I., Wibowo, S. A., Roif, Asari, A., & Candra, F. A. (2026). Analisis komprehensif Pasal 2 KUHP Nasional: Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, tantangan implementasi, dan implikasi terhadap asas legalitas pidana Indonesia. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8(2), 428–432. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11308
Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia’s 2023 National Criminal Code. Jurnal Hukum Progresif, 13(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Widiyatmo Ekoputro, Azzahra Faradhita Aulia, Kamilatus Solehah, Achmad Zaki Ardasir, PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN SIKAP PATRIOTISME PADA MAHASISWA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.