Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional

Authors
  • Annuria Nazmalia Putri

    Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Bintang Auli Winata Pratama

    Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Cheisya Aulia Chandra

    Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Bintang Regina Subing

    Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
living law, asas legalitas, kepastian hukum, pluralisme hukum, KUHP Nasional
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), hubungan dialektisnya dengan asas legalitas, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan pluralisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal, sedangkan Pasal 2 membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Kedua ketentuan tersebut tidak harus dipahami saling meniadakan apabila living law diposisikan sebagai norma pelengkap yang dibatasi oleh syarat tempat berlaku, nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, serta diformalkan melalui peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan batas delik adat, potensi disparitas antardaerah, risiko diskriminasi, dan kesiapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi hukum adat yang sistematis, harmonisasi peraturan daerah, serta penguatan kapasitas aparat agar pengakuan living law memperkuat keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum.
References

Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7(2). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP Nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124

Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2).

Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia.

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. Journal of Law and Legal Reform, 5(3). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.

Hasbi, M., Silitonga, S., & Sitompul, A. (2026). Living law in Indonesia’s new Criminal Code: Constructing a harmonization framework for national and customary criminal law. SASI, 32(3), 309–325. https://doi.org/10.47268/sasi.v32i3.3718

Hidayat, S., Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Danh, L. T. (2026). Implementing living law under Indonesia’s new Criminal Code: Legal-political implications for the national criminal justice system. PATTIMURA Legal Journal, 5(2). https://doi.org/10.47268/pela.v5i2.26954

Nugraha, M. R. (2026, 11 Maret). Tata cara dan kriteria penetapan living law. Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteriapenetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Rahanyamtel, S., & Lonthor, R. A. (2026). Pengakuan living law dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap asas legalitas serta kepastian hukum di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://doi.org/10.6679/vehcz953

Sangkala, R., Komala, I., Wibowo, S. A., Roif, Asari, A., & Candra, F. A. (2026). Analisis komprehensif Pasal 2 KUHP Nasional: Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, tantangan implementasi, dan implikasi terhadap asas legalitas pidana Indonesia. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8(2), 428–432. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.11308

Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia’s 2023 National Criminal Code. Jurnal Hukum Progresif, 13(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 53(2), 269–289. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-31
Section
Articles

How to Cite

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6023

Similar Articles

501-510 of 523

You may also start an advanced similarity search for this article.