Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Citra Diana Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pencucian uang, penipuan, tindak pidana asal, UU 8/2010, First Travel
- Abstract
- Tindak pidana pencucian uang sering berawal dari tindak pidana lain, dan penipuan adalah salah satu yang paling lazim karena uang korban biasanya segera dialihkan atau disamarkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) serta kedudukan penipuan sebagai tindak pidana asalnya, menganalisis penerapannya dalam satu putusan pengadilan, dan merumuskan solusi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang dianalisis adalah perkara First Travel dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi serta diubah sebagian pada peninjauan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan (Pasal 378 KUHP, kini Pasal 492 UU 1/2023) dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang, dan dalam perkara ini kedua tindak pidana dibuktikan bersama sehingga terdakwa dipidana penjara 20 dan 18 tahun. Pemidanaan berjalan tegas, tetapi pemulihan kerugian korban baru terarah setelah peninjauan kembali karena UU TPPU tidak mengatur khusus pengembalian aset kepada korban. Solusi yang diusulkan meliputi penyidikan paralel penipuan dan pencucian uang, pengamanan aset sejak awal, kejelasan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan preventif, dan kesiapan aparat menghadapi KUHP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. JDIH BPK RI.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JDIH BPK RI.
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. 2021. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." Jurnal Syntax Transformation 2 (11).
Hukumonline. "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan."
Hukumonline. "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online."
Hukumonline. "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel."
Hukumonline. "Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja."
Hukumonline. "Mengenal Asas Lex Favor Reo."
Hukumonline. "Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Beragam Tindak Pidana."
Hukumonline. "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi."
Mahkamah Agung RI. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi." Marinews.
Antara Megapolitan. "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara."
CNN Indonesia. 30 Mei 2018. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun."
detikNews. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara."
Kontan. 31 Mei 2018. "Hukuman Berat bagi Tiga Bos First Travel."
Kumparan. "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah."
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aisah Almaghfirah, Annisa Zahra Ramadhani, Dina Sofiana, Depi Rahmawati, Julia Adel Putri, REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amel Lufi Agus Tina, Risma Ayu Sinta Wati, Shaqila Bilqis Areefa NST, Sen Sen Feni Sagita, PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syahrial Ahmadal, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.