TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Nurul Hamidatur Riskiyah
Universitas TerbukaAuthor -
Anang Setiyawan
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- asas kepastian hukum, kontradiktur delimitasi, pemegang sertipikat, sengketa tanah, tanda batas
- Abstract
- Kerusakan atau hilangnya penanda batas, serta adanya instalasi yang tidak sesuai, dapat menimbulkan sengketa batas tanah, bahkan dalam keberadaan sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini berfokus pada landasan hukum kewajiban pemegang sertipikat hak atas tanah untuk memelihara penanda batas, serta pengaruh kelalaian pemegang sertipikat hak atas tanah terhadap kepastian hukum sertipikat tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada jenis tanggung jawab hukum yang mungkin berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif, dan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemeliharaan tanah dalam Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria dapat ditafsirkan mencakup pemeliharaan tanda batas apabila dikaitkan secara sistematis dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, ketentuan pidananya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki ancaman sanksi yang relatif ringan. Kelalaian oleh pemegang hak dapat mengurangi kepastian hukum sehubungan dengan sertipikat, karena hal itu dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi fisik yang sebenarnya dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, upaya harus diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, serta tindakan dan tanggung jawab perdata, untuk mengatasi perbedaan tersebut, yang menjadi dasar untuk mencapai kesepakatan mengenai batas-batas tanah. Mengembangkan peraturan dan upaya sosialisasi yang lebih luas merupakan sarana penting untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
- References
-
Anjarsari, M. F., Romlan, & Susilowati, T. (2025). Efektivitas pemasangan tanda batas atau patok pada batas tanah untuk menjamin kepastian hukum. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(4), 577–582.
Arifah, Y., Agustiwi, A., & Syamsiah, D. (2022). Mekanisme pengembalian batas dalam sengketa tanda batas tanah di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jurnal Mataram, 11(1), 423–428.
Mecilita, I., & Arba. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik yang memiliki tapal batas berbeda. Jurnal Private Law, 5(2), 556–565.
Nurzia, U. (2024). Penetapan tanda batas bidang tanah dan dampaknya pada kepastian hak. PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 36–55.
Rachmawati, F. A., Niravita, A., & Aminah, A. (2024). Penerapan asas kontradiktur delimitasi pada program PTSL di Kota Semarang. Notarius, 17(3), 1954–1970.
Sembada, P. (2023). Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Dinamika Hukum, 14(2), 193–209.
Sukma, Z. P. R., & Aminah. (2024). Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai mediator para pihak dalam proses mediasi penyelesaian sengketa batas tanah. UNES Law Review, 6(3), 9572-9583.
Ulfiyah, M., & Ratna M.S., E. (2024). Perlindungan hukum pemilik sertipikat titik koordinat tanah berbeda dengan tertera di sertipikat. Notarius, 17(1), 97–109.
Is, M. S., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Koswara, I. Y., Sakmaf, M. S., Darmono, Royani, E., & Irawan, A. D. (2024). Kepastian hukum tanah: Pendaftaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di era MEA. Purwokerto: Amerta Media.
Ramadhani, R. (2022). Hukum pertanahan Indonesia dan perkembangannya. Medan: UMSU Press.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mohammad Fahmi Miftah, Ibnu Atiiq Ash Shiddiq, Andi Rachmat Maulana, Benturan Otonomi Desa Adat dan Hak Waris Pradana Beda Desa: Implikasi Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Eksekusi Harta Gunakaya , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalilah Salsabila, Puteri Annisa Amanah, Sesil Nur Hidayah, Anita Kamilah, ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fatimah Nur'aini, Nareswari Anindya Hassya, Satrya Aditya Nugraha, Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.