KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE

Authors
  • Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan

    Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
    Author
  • Fajar Intan Kurnia

    Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
    Author
  • Yunita Dyah Prasinta

    Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
    Author
Keywords:
Hukum Waris Adat, Suku Karo, Patrilineal, Kedudukan Anak Perempuan, Pemere, Yurisprudensi
Abstract
Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat adat Karo secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta secara terbatas melalui pemberian sukarela (pemere). Dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan menurut adat berpotensi beralih kepada kerabat laki-laki dari garis ayah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan yang ditinggalkan. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa ketiadaan keturunan laki-laki tidak lagi dapat menggugurkan hak waris anak perempuan atas harta orang tuanya. Sebagai jalan keluarnya, harmonisasi antara asas kesetaraan gender hukum nasional dan pelestarian adat kini diwujudkan melalui jalur musyawarah keluarga (arih-arih), hibah, maupun penyelesaian pengadilan demi menjamin keadilan bagi perempuan.
References

Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.

Sembiring, R. (2022). Hukum waris adat (Ed. 1, cet. 2). Rajawali Pers.

Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.

Yustikarini, M. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Damera Press.

Bangun, D. P., Reh Bungana Beru PA, Nababan, R., Siahaan, P. G., & Ramadhan, T. (2026). Upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo. IJD, 8(2), 314.

Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 73–79.

Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.

Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(4), 43–65.

Pinem, R. K. (2019). Hak-hak perempuan terhadap harta dalam suku Karo (Memaknai simbol dalam rangka perubahan hukum di masyarakat). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 16. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162

Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Jurnal USM Law Review, 8(1), 86–104.

Sembiring, R., Sitepu, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Jurnal Media Akademik, 2(3).

Saragih, R. (2022). Kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 5(2), 1210–1218.

Sitepu, I. F. B., Hutabalian, M., & Simanjuntak, M. F. A. (2026). The role of Karo customary law in the distribution of inherited property among families without male descendants in Sukadame Village, Tigapanah District. Indonesian Journal of Advanced Research, 5(7), 1221–1228.

Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat), 4(1), 19–23.

Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961

Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (t.t.). Definisi hukum adat. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukum-adat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd

Tim Hukumonline. (2022, 18 Juli). Mengenal unsur penting dan asas-asas hukum waris adat. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-31
Section
Articles

How to Cite

KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6005

Similar Articles

431-440 of 506

You may also start an advanced similarity search for this article.