KEDUDUKAN HUKUM ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT KARO PADA KELUARGA TANPA ANAK LAKI-LAKI DAN PEROLEHAN HARTA MELALUI PEMERE
- Authors
-
-
Cut Diasz Chayrunisa Putri Rimawan
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Fajar Intan Kurnia
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor -
Yunita Dyah Prasinta
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Suku Karo, Patrilineal, Kedudukan Anak Perempuan, Pemere, Yurisprudensi
- Abstract
- Sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat adat Karo secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sehingga anak perempuan hanya memperoleh harta secara terbatas melalui pemberian sukarela (pemere). Dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, harta warisan menurut adat berpotensi beralih kepada kerabat laki-laki dari garis ayah, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak perempuan yang ditinggalkan. Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pasca-terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Landasan yuridis tersebut menegaskan bahwa ketiadaan keturunan laki-laki tidak lagi dapat menggugurkan hak waris anak perempuan atas harta orang tuanya. Sebagai jalan keluarnya, harmonisasi antara asas kesetaraan gender hukum nasional dan pelestarian adat kini diwujudkan melalui jalur musyawarah keluarga (arih-arih), hibah, maupun penyelesaian pengadilan demi menjamin keadilan bagi perempuan.
- References
-
Poespasari, E. D. (2018). Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia. Kencana.
Sembiring, R. (2022). Hukum waris adat (Ed. 1, cet. 2). Rajawali Pers.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Yustikarini, M. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak. Damera Press.
Bangun, D. P., Reh Bungana Beru PA, Nababan, R., Siahaan, P. G., & Ramadhan, T. (2026). Upaya perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten Karo. IJD, 8(2), 314.
Barus, J. B., Sukadi, & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 73–79.
Catrisia, S., Prasetyo, A. B., & Ananingsih, S. W. (2016). Efektivitas yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179/K/SIP/1961 terhadap hak mewaris pada masyarakat Batak Karo di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–18.
Kaban, L. B., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(4), 43–65.
Pinem, R. K. (2019). Hak-hak perempuan terhadap harta dalam suku Karo (Memaknai simbol dalam rangka perubahan hukum di masyarakat). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 16. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3162
Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal. Jurnal USM Law Review, 8(1), 86–104.
Sembiring, R., Sitepu, R., & Kaban, M. (2024). Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Jurnal Media Akademik, 2(3).
Saragih, R. (2022). Kedudukan perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Karo. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 5(2), 1210–1218.
Sitepu, I. F. B., Hutabalian, M., & Simanjuntak, M. F. A. (2026). The role of Karo customary law in the distribution of inherited property among families without male descendants in Sukadame Village, Tigapanah District. Indonesian Journal of Advanced Research, 5(7), 1221–1228.
Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., Simatupang, B. D., Ginting, E., & Khadafi, M. (2024). Hukum adat Batak Karo dan yurisprudensi dalam hak mewaris. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat), 4(1), 19–23.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu hukum adat. Deepublish.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961
Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (t.t.). Definisi hukum adat. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hukum-adat?id=026ad44e0b3330b6ae764e0b7a54a3bd
Tim Hukumonline. (2022, 18 Juli). Mengenal unsur penting dan asas-asas hukum waris adat. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-waris-adat-lt62d4dfc5790cc/
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masya Adzani Haryono, Salman Alfarizie Putra Ismunandar, Ajirni Nur Wahdini, Nurdin, Fullah Jumaynah, SIMBOL TANPA SUBSTANSI? KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KASUS MEGAWATI SOEKARNOPUTRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.