TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR
- Authors
-
-
Eva Miranda
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor -
Putra Aguswandi
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor -
Jummaidi Saputra
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Pencurian, Kabel Listrik, Aceh Besar, PLN, Pencegahan Kejahatan
- Abstract
- Pencurian kabel listrik di Kabupaten Aceh Besar merupakan tindak pidana yang merugikan PT PLN, mengganggu pelayanan publik, serta mengancam keamanan aset vital negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian kabel listrik dan mendeskripsikan strategi pencegahan yang dilakukan oleh PLN UP3 Banda Aceh bersama aparat kepolisian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PLN UP3 Banda Aceh dan penyidik kepolisian, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan data pendukung penelitian. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian kabel listrik pada umumnya dikonstruksikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 476 KUHP baru. Faktor penyebab utama meliputi tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan teknis, keterbatasan pengawasan PLN, kondisi lingkungan yang sepi dan minim penerangan, serta rendahnya tingkat pendidikan. Strategi pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi, pemasangan peringatan, patroli terpadu, pengamanan fisik kabel dan gardu, pemanfaatan teknologi pemantauan, penindakan terhadap pelaku dan penadah, serta pelibatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan pengamanan teknis, patroli pada jam rawan, pengawasan lapak pengepul, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan.
- References
-
1. Abdulsyani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Remadja Karya: Bandung.
2. Ali Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
3. Ali Zainuddin. (2017). Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5. Sinar Grafika: Jakarta.
4. Arief, B. N. (2022). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
5. Aries, A. (2026). Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru. Jakarta.
6. Arief, Barda Nawawi. (2024). Kriminologi: Kajian Kriminalitas, Kebijakan Kriminal & Penegakan Hukum, Ed. Revisi 2024. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 88.
7. Arief, Barda Nawawi. (2024). Hukum Pidana Lanjut. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
8. Chazawi, Adami. (2023). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Hamzah, Andi. (2023). Delik-Delik Khusus di Luar KUHP. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 43.
10. Ilyas, A. (2026). Hukum Pidana Baru Indonesia: Penjelasan Lengkap Mengenai Aturan Umum KUHP Baru. Depok.
11. Ismawati, S., Soa, A. H., & Pujiyono. (2023). Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Depok.
12. Lamintang, P. A. F. (2024). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.
13. Zaidan, M. Ali. (2021). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika: Jakarta.
14. Mangkepriyanto, E. (2024). Hukum Pidana dan Kriminologi: Teori Pemidanaan dan Analisis Kejahatan Modern. Jawa Barat.
15. Moeljatno. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 38.
16. Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2024). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Ed. Revisi 2024. Bandung: Alumni, hlm. 73.
17. Mustofa, M. (2021). Kriminologi Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
18. Prodjodikoro, Wirjono. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Ed. Revisi 2024. Bandung: Refika Aditama, hlm 56.
19. Atmasasmita, Romli. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT Eresco: Bandung.
20. Sinar Grafika. (2023). KUHP UU No. 1 Tahun 2023 Beserta Penjelasan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain, Elly Kurnia Agustin, Emiru Shaqr El Haq, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasuandi, BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TAMBANG TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.