PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN

Authors
  • Amel Lufi Agus Tina

    Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Risma Ayu Sinta Wati

    Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Shaqila Bilqis Areefa NST

    Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar Lampung
    Author
  • Sen Sen Feni Sagita

    Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
    Author
Keywords:
Pancasila, Penguatan Nilai, Sistem Hukum Pidana, Keadilan, Pemidanaan
Abstract
Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem hukum pidana yang berkeadilan. Artikel ini menganalisis penguatan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila menuntut reorientasi sistem hukum pidana dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus tercermin dalam asas legalitas, tujuan pemidanaan, sistem sanksi, dan kebijakan kriminal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, pengaturan tujuan pemidanaan yang humanis, serta diversifikasi sanksi. Namun, penguatan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, potensi overcriminalization, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum yang berintegritas, serta partisipasi publik dalam pengawasan agar sistem hukum pidana nasional benar-benar berkeadilan.
References

Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Z. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum. Jakarta: Erlangga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-30
Section
Articles

How to Cite

PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5986

Similar Articles

151-160 of 535

You may also start an advanced similarity search for this article.