NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Ilham Alparsy
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Andika Pratama
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Airlangga Ari Putra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Adil Rahma Dinata
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Cipta Ambar Wati
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM
- Abstract
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi. Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.
- References
-
1. Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
2. Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
3. Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
4. Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Jurnal Sapientia et Virtus, 9(2).
5. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
6. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.
8. Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
17. Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.
- Downloads
- Published
- 2026-10-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sepvania Berlian Rengganis, Fauzia Istiqomah, Amelia Nais Agustin, Zahra Nur Azizah, Balqis Namira Ramadhani, Muthia Cahya Putri Hidayah, Febra Anjar Kusuma, OPTIMALISASI POTENSI DAERAH SEBAGAI PENGGERAK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jason Sevrin, Ridwanullah, Elsiana Boe Dao, KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.