IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU
- Authors
-
-
Brama Kharisman
Magister Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana mati bersyarat, KUHP Nasional, kepastian hukum, independensi hakim, peradilan pidana
- Abstract
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konstruksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 100 mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai independensi hakim, parameter penyesalan dan harapan perbaikan diri, penilaian sikap dan perbuatan terpuji, serta mekanisme perubahan dan pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional serta merumuskan model penerapan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pidana mati bersyarat memperluas ruang individualisasi pemidanaan, tetapi menuntut standar pertimbangan hakim dan evaluasi perilaku yang transparan. Ketidakjelasan indikator evaluasi berpotensi menimbulkan disparitas, sedangkan koordinasi yang tidak terstruktur dapat menghambat kepastian pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang terukur, dokumentasi pembinaan yang dapat diverifikasi, mekanisme evaluasi yang akuntabel, dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen implementasi tanpa mengurangi independensi hakim dan hak-hak terpidana.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
Bhismaning, P. O., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Legal certainty in the execution of death sentences after Indonesia's 2023 Criminal Code: Probationary death sentence, lex favor reo, and transitional governance. International Journal of Business, Law, and Education, 7(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1471
Hasibuan, H. A., Syaifudin, A., & Muhibbin, M. (2026). Legal certainty regarding the condition for changing the death penalty to life imprisonment in Article 100 paragraph 4 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Academia Open, 11(2). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14985
Hasibuan, S. W. F., Helvis, H., Sembiring, M. S. A., & Wasahua, I. (2026). Legal certainty regarding the probationary period for the death penalty under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3760
Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new Criminal Code: Between criminal law reform and non-derogable rights. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(2). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.68297
Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 7(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729
Montolalu, D. C., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Pasal 100 KUHP 2023.
Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal and human rights implications of the unexecuted death penalty in Indonesia based on the principle of humanity. Law Research Review Quarterly, 12(2), 720–740. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293
Putri, A. M., Deliana HZ, E., & Ardiyanto, S. Y. (2024). Conditional death penalty policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the principle of legal certainty. Melayunesia Law, 8(2). https://doi.org/10.30652/8pf6st20
PUI PT Business Law, Rizki, Waruwu, A. S., Surbakti, D. S., & Sari, D. P. (2026). Pidana mati bersyarat: Pergeseran retributif menuju rehabilitatif dalam KUHP. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6(1). https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dimas Triandika, Eusebius Welliam Dirne, Farhan Rianto, REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA: MENUJU HUKUM PIDANA YANG HUMANIS, BERKEADILAN, DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.