IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU
- Authors
-
-
Brama Kharisman
Magister Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana mati bersyarat, KUHP Nasional, kepastian hukum, independensi hakim, peradilan pidana
- Abstract
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konstruksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 100 mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai independensi hakim, parameter penyesalan dan harapan perbaikan diri, penilaian sikap dan perbuatan terpuji, serta mekanisme perubahan dan pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional serta merumuskan model penerapan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pidana mati bersyarat memperluas ruang individualisasi pemidanaan, tetapi menuntut standar pertimbangan hakim dan evaluasi perilaku yang transparan. Ketidakjelasan indikator evaluasi berpotensi menimbulkan disparitas, sedangkan koordinasi yang tidak terstruktur dapat menghambat kepastian pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang terukur, dokumentasi pembinaan yang dapat diverifikasi, mekanisme evaluasi yang akuntabel, dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen implementasi tanpa mengurangi independensi hakim dan hak-hak terpidana.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
Bhismaning, P. O., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Legal certainty in the execution of death sentences after Indonesia's 2023 Criminal Code: Probationary death sentence, lex favor reo, and transitional governance. International Journal of Business, Law, and Education, 7(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1471
Hasibuan, H. A., Syaifudin, A., & Muhibbin, M. (2026). Legal certainty regarding the condition for changing the death penalty to life imprisonment in Article 100 paragraph 4 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Academia Open, 11(2). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14985
Hasibuan, S. W. F., Helvis, H., Sembiring, M. S. A., & Wasahua, I. (2026). Legal certainty regarding the probationary period for the death penalty under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3760
Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new Criminal Code: Between criminal law reform and non-derogable rights. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(2). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.68297
Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 7(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729
Montolalu, D. C., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Pasal 100 KUHP 2023.
Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal and human rights implications of the unexecuted death penalty in Indonesia based on the principle of humanity. Law Research Review Quarterly, 12(2), 720–740. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293
Putri, A. M., Deliana HZ, E., & Ardiyanto, S. Y. (2024). Conditional death penalty policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the principle of legal certainty. Melayunesia Law, 8(2). https://doi.org/10.30652/8pf6st20
PUI PT Business Law, Rizki, Waruwu, A. S., Surbakti, D. S., & Sari, D. P. (2026). Pidana mati bersyarat: Pergeseran retributif menuju rehabilitatif dalam KUHP. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6(1). https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Miranda, Putra Aguswandi, Jummaidi Saputra, TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Karma Paramasanti, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI KASUS LAW OFFICE ADVOKAT IDA BAGUS PUTU PARTA, S.E., S.H. & PARTNERS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.