Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi
- Authors
-
-
Elgiana Ngutojo
Program Studi Magister Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- orangutan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hukum, penyelamatan satwa, translokasi
- Abstract
- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam kelangsungan hidup orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) melalui kerusakan habitat, berkurangnya sumber pakan, dan paparan asap. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan orangutan serta tindak lanjut penanganannya melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan translokasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak karhutla di Kalimantan dan menelaah tindak lanjut penanganannya dalam konteks Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, pedoman konservasi, serta dokumentasi resmi pemerintah dan lembaga konservasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap orangutan didasarkan pada kerangka hukum konservasi sumber daya alam hayati, penyelamatan jenis satwa, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumentasi kasus memperlihatkan bahwa penyelamatan tidak selalu menjamin keselamatan individu, sebagaimana ditunjukkan oleh kematian orangutan Sempurna setelah dievakuasi. Sementara itu, translokasi orangutan terdampak karhutla ke Hutan Lindung Batu Nyambu menunjukkan adanya upaya penanganan melalui kerja sama antarlembaga. Namun, dokumentasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan kesesuaian seluruh prosedur translokasi dan keberhasilan jangka panjangnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada koordinasi antarinstansi, dokumentasi penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kelayakan habitat tujuan, dan pemantauan pascatranslokasi.
- References
-
Erb, W. M., Barrow, E. J., Hofner, A. N., Utami-Atmoko, S. S., and Vogel, E. R. “Wildfire Smoke Impacts Activity and Energetics of Wild Bornean Orangutans.” Scientific Reports 8 (2018): 7606. https://doi.org/10.1038/s41598-018-25847-1.
Sherman, Julie, Ancrenaz, Marc, and Meijaard, Erik. “Shifting Apes: Conservation and Welfare Outcomes of Bornean Orangutan Rescue and Release in Kalimantan, Indonesia.” Journal for Nature Conservation 55 (2020): 125807. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125807.
IUCN SSC Primate Specialist Group, Section on Great Apes. Best Practice Guidelines for Orangutan Wild-to-Wild Translocation. Gland, Switzerland: IUCN SSC Primate Specialist Group, 2025.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
ANTARA News. “BKSDA: 8 Orangutan Korban Karhutla Kalbar Ditranslokasi ke Batu Nyambu.” Rendra Oxtora. 11 Oktober 2026. https://www.antaranews.com/berita/5780842/bksda-8-orangutan-korban-karhutla-kalbar-ditranslokasi-ke-batu-nyambu.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. “BKSDA Kalbar Tangani Orangutan Sempurna yang Diduga Terdampak Asap Karhutla.” 3 September 2026. https://www.kehutanan.go.id/news/bksda-kalbar-tangani-orangutan-sempurna-yang-diduga-terdampak-asap-karhutla.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. “Kemenhut Evakuasi Orangutan dalam Kondisi Lemah dari Lokasi Terdampak Kebakaran di Ketapang.” 31 Agustus 2026. https://www.kehutanan.go.id/news/kemenhut-evakuasi-orangutan-dalam-kondisi-lemah-dari-lokasi-terdampak-kebakaran-di-ketapang.
Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). “Kebakaran Masih Mengancam, Delapan Orangutan Terdampak Karhutla Dilepasliarkan ke Hutan Lindung Batu Nyambu.” 13 Oktober 2026. https://yiari.or.id/publikasi/pelepasliaran-orangutan-terdampak-karhutla-ke-hutan-lindung-batu-nyambu.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa dan Tumbuhan.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Downloads
- Published
- 2026-10-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raya Farel Agustira, La Ode Mbunai, NASIONALISME GENERASI MUDA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN NILAI KEBANGSAAN (KAJIAN LITERATUR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vincentius Denata Kristian, DINAMIKA SENGKETA PILKADA: POSISI HUKUM KPU KOTA SEMARANG DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zul Khadir Kadir, PEMBUNUHAN SETELAH PERISTIWA VIRAL: MENGUKUR PENULARAN RISIKO PEMBUNUHAN (HOMICIDE CONTAGION) DALAM RUANG DIGITAL DAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfi Aulia Rahma, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fathul Mubarak, Amirul Mu’minin, Kurniati, PENGELOLAAN HARTA WAKAF DALAM MAZHAB SYAFI’I, MALIKI, DAN HAMBALI SERTA IMPLIKASINYA BAGI WAKIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.