PERAN TOKOH ADAT LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH MASYARAKAT LAMPUNG
- Authors
-
-
Bagas Meitanto Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Anisa Viola Vernandes
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Alike Natarina Azahra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Ananda Alfarel Mardani
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- tokoh adat, sengketa tanah, hukum adat Lampung, musyawarah, penyelesaian sengketa
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat Lampung dalam penyelesaian sengketa tanah, mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum adat, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tokoh adat Lampung berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah dan mufakat dengan berlandaskan nilai-nilai Piil Pesenggiri. Mekanisme penyelesaian secara adat dapat membantu mencapai kesepakatan damai, menjaga hubungan kekeluargaan, dan mempertahankan keharmonisan masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan bukti kepemilikan tanah, perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran tokoh adat melalui kerja sama dengan pemerintah kampung dan instansi pertanahan agar penyelesaian sengketa tanah dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
- References
-
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
Hasan, Z. (2025). Sistem peralidan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hidayat, B. W., & Hasan, Z. (2025). Penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan musyawarah dalam hukum adat Lampung: Penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan musyawarah dalam hukum adat Lampung. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(6), 117–126.
Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., & Syarief, Y. A. (2026). Peran lembaga adat dalam pengendalian sosial dan penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan perusahaan berbasis falsafah Fiil Pesenggiri di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 282–302.
Musaffah, U., & Maharani, A. J. (2024). Penerapan teori hukum dan masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus sengketa lahan di Lampung Tengah). Pagaruyuang Law Journal, 8(1), 58–71.
Rahardjo, B., Kurniadi, H., Aziza, A., & Adiansyah, A. (2026). Peran Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa lahan: Studi kasus konflik Kotabaru Lampung. JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, 3(2), 52–57.
Rahayu, S., Zazili, A., & Septiana, D. (2026). Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat: Kajian mekanisme dan efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 3357–3366.
Zidan, M., Murdiana, E., Ningsih, R., & Setiawan, W. (2024). Strategi advokat dalam mengatasi sengketa tanah waris di Lampung. Al-Mizan, 20(2).
- Downloads
- Published
- 2026-10-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayla Mahiya Putri Wibowo, Aura Prameswari Wirasmara, Firial Tiara Efriliani, Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Rangga Wulung A’ M, EFEKTIFITAS ONLINE ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Febrianti, Rini Winarsih, Syaiful Bahri, PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR FINTECH LENDING DI INDONESIA TERHADAP PENAGIHAN INTIMIDATIF DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.