Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
- Authors
-
-
Erika Pebriana Safitri
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Muhammad Ananda Pramudya Yuda
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Annisa Nurwulan P
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Armansyah Al Ghifachri
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana Alternatif, Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Penitensi, Keadilan Restoratif
- Abstract
- Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi masalah kronis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menghambat tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, yakni reintegrasi sosial dan pemulihan pelanggar hukum. Artikel ini mengkaji penerapan pidana alternatif sebagai solusi rasional dan humanis untuk mengatasi overkapasitas Lapas. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif, khususnya dengan diundangkannya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat mengurangi tingkat populasi Lapas secara signifikan, mencegah stigmatisasi, dan lebih efektif dalam membina narapidana tindak pidana ringan.
- References
-
Arief, Barda Nawawi. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Atmasasmita, Romli. 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pemasyarakatan. Bandung: Alumni.
Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
Hasan, Zainudin. 2025. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. 2026. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2018. Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Mudzakkir. 2013. Kajian Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Kemenkumham RI.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
United Nations General Assembly. 1990. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules). Resolusi Majelis Umum 45/110, 14 Desember 1990.
Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana. Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.