IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
- Authors
-
-
Maulana Apriyadi
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Marlon Satryo
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Ayu Aulia Azzahra
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Naufal Aqil
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Richard Susanto
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Ruslan Abdul Ghofur
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum.
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- References
-
Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Coder Does the Code More Humanist? Journal of Law and Legal Reform, 4.
Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025a). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Judge : Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025b). PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Judge : Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
Hasan, Z. (n.d.). PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE.
Hasan, Z. (2025). SISTEM PERADILAN PIDANA. CV. ALINEA EDUMEDIA.
Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., & Guntur, M. (2024). Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung. Politik Dan Sosial Indonesia, (2), 57–69. https://doi.org/10.62951/aktivisme.v1i2.196
Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan pidana mati (Rosa) Halaman 1 KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM Oleh. Retrieved www.wikipedia.id
Lala, A. (2019). IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA NASIONAL. 4(5).
Mahmud, A., Kunci, K., & Hukum Pidana, P. (2018). TRANSFORMASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Vol. 4, Number 1). Online. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj
Najih, M. (2018). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila Mokhammad Najih. Journal of Indonesian Legal Studies, 3(2), 2548–1584. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
Rastra Samara, M., Cahyaningtyas, I., & Dewi, S. (n.d.). Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Keadilan Pancasila. Retrieved https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik
Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Retrieved https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Zainudin Hasan, Dodi Setiawan, Angga Bela Dinata, Erlangga Adnus, & Andre Agape Lumban Gaol. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(2), 224–243. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3048
Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
- Downloads
- Published
- 2026-10-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Varlie Zahrani Tsabitha Dozi, Mohammad Indra Bayu Lesmana, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PUSAKO RENDAH MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN FARAID , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Mayasari, Lidya Puspita Sari, Muhammad Dzaki El Shirazi, REKONSTRUKSI PENDIDIKAN PANCASILA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: MEMBANGUN ETIKA DIGITAL DAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.