NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Abdul Raafi Ansori
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Chatarina Vallerie Nesty Negho
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Elvin Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Qaila Yulieta Salsabila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vincencia Veeren
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, pembaruan aturan perlu diikuti dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan KUHP Nasional, khususnya dalam hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, perlindungan hak korban, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan KUHP Nasional perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas aturan, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- References
-
1. Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
2. Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
3. Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
4. Furnamasari, Y. F. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa: Suatu upaya membangun etika dan moral. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2).
5. Arief, Barda Nawawi. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
6. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Journal of Law and Nation.
9. Muhammad Fadhil, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, & Riska Andi Fitriono. (2022). Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.
10. Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jurnal Kewarganegaraan.
11. Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, dkk. (2025). Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Journal of Student Research.
12. Muhammad, Aceng. (2024). Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?. Civil and Military Cooperation Journal.
13. Vincent Prince Eden Ambarita. (2025). Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Muda Bangsa Indonesia Di Era Modern. Journal Of Social, Justice And Policy.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dyastika Praditasari, Dita Oktavia, Destara Abdila, Dzaki Almer, Desta Ferdiansyah, PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.