PERAN LEMBAGA ADAT LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF DAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN SOSIAL STUDI PADA LEMBAGA ADAT PEPADUN DAN SABURAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG (WILAYAH RAJABASA)
- Authors
-
-
Dyastika Praditasari
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dita Oktavia
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Destara Abdila
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Dzaki Almer
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Desta Ferdiansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- lembaga adat, Lampung, keadilan restoratif, keseimbangan sosial, piil pesenggiri, hukum yang hidup
- Abstract
- Menyelesaikan perkara ternyata tidak selalu harus berakhir dengan hukuman penjara. Di masyarakat adat Lampung, konflik dan pelanggaran ringan biasanya diselesaikan lewat musyawarah adat yang lebih mengutamakan perdamaian dan pulihnya hubungan antarwarga. Artikel ini membahas peran lembaga adat Pepadun dan Saibatin di Kota Bandar Lampung, dengan contoh wilayah Rajabasa, dalam mewujudkan keadilan restoratif dan memulihkan keseimbangan sosial. Pembahasannya mencakup sejarah dan struktur lembaga adat, jenis konflik yang ditangani, prosedur penyelesaian, bentuk sanksi adat beserta dasar filosofisnya, serta efektivitas dan tantangannya terhadap hukum positif. Dari kajian ini terlihat bahwa penyelesaian adat sudah memuat unsur pokok keadilan restoratif, yaitu pelaku mengakui kesalahan, kerugian korban dipulihkan, dan pelaku diterima kembali di masyarakat, dengan akar pada falsafah piil pesenggiri. Meski begitu, perannya masih terhambat oleh pencatatan yang belum seragam, kekuatan mengikat putusan yang belum jelas, dan pemahaman generasi muda yang makin menurun. Karena itu, lembaga adat perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung.
Hadikusuma, H. (1989a). Hukum Pidana Adat. Cet. 3. Bandung: Alumni.
Hadikusuma, H. (1989b). Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung. Bandung: Mandar Maju.
Hasan, Z. (2025a). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Irham, M. A. (2013). Lembaga Perwatin dan Kepunyimbangan dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 155-172. DOI: 10.24042/ajsk.v13i1.684.
Nur, E. R., Syukur, I., & Husna, A. (2026). Rembug Pekon as a Restorative Justice Model: Integrating Local Wisdom and Islamic Law in Criminal Case Resolution in Lampung, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah, 18(1), 240-267. DOI: 10.18860/j-fsh.v18i1.36356.
Panjaitan, Y. B., & Rahayu, D. A. (2024). Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Pendekatan Restorative Justice. MLJ (Merdeka Law Journal), 5(2), 187-195.
Prasetya, R. D., & Edrisy, I. F. (2026). Efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam Penyelesaian Perkara di Lampung Utara. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(12).
Richardo, M. A., & Dinata, M. R. K. Penanggulangan Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Piil Pesenggiri di Lampung Utara. JIRK, 5(1). DOI: 10.53625/jirk.v5i1.10420.
Sasongko, W., Hamzah, H., Ramadhan, H. W., & Andreas, R. (2022). Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 103-114. DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Yayu Anggraeni, Daniel Pius Sinaga, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.