REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS
- Authors
-
-
Syahrial Ahmadal
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- KUHP Baru, Overkapasitas Lapas, Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, Rekonstruksi Pemidanaan
- Abstract
- Krisis overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah mencapai titik krusial yang mengancam penegakan hak asasi manusia dan efektivitas pembinaan narapidana. Penulisan hukum ini menganalisis rekonstruksi sistem pemidanaan nasional melalui orientasi baru pidana non-pemenjaraan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya melalui instrumen pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melakukan pergeseran paradigma dari retributif-pemenjaraan menuju keadilan restoratif dan pemidanaan yang individualistis-rehabilitatif. Pidana pengawasan dan kerja sosial bertindak sebagai alternatif efektif pidana penjara jangka pendek (short-term imprisonment), yang secara substansial dapat menekan angka inflow penghuni Lapas. Implementasi optimal jenis pidana baru ini membutuhkan kesiapan regulasi pelaksana, penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta pengawasan terpadu guna memastikan penanggulangan overkapasitas Lapas berjalan beriringan dengan tujuan reintegrasi sosial.
- References
-
Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.
Arief, B. N. (2019). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 180–195.
Eddy, O. S. H. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Harkrisnowo, H. (2020). Penjara dan Overkapasitas: Dilema Penegakan Hukum dan Pembinaan Narapidana di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 512–530.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Prasetyo, T. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Bermartabat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 45–64.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-22
- Section
- Articles
How to Cite
REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5629
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Badri, Ridwan Rasyid, Kurniati, OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: ANALISIS PERAN, TANTANGAN, DAN STRATEGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adella Firlyana Putri Laia, Juisa Beatrix Simanjuntak, Sekar Ayu Lestari, PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER MAHASISWA: KAJIAN NILAI DAN IMPLEMENTASINYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.