REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN MELALUI PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL KUHP BARU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS LAPAS
- Authors
-
-
Syahrial Ahmadal
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- KUHP Baru, Overkapasitas Lapas, Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, Rekonstruksi Pemidanaan
- Abstract
- Krisis overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah mencapai titik krusial yang mengancam penegakan hak asasi manusia dan efektivitas pembinaan narapidana. Penulisan hukum ini menganalisis rekonstruksi sistem pemidanaan nasional melalui orientasi baru pidana non-pemenjaraan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya melalui instrumen pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru melakukan pergeseran paradigma dari retributif-pemenjaraan menuju keadilan restoratif dan pemidanaan yang individualistis-rehabilitatif. Pidana pengawasan dan kerja sosial bertindak sebagai alternatif efektif pidana penjara jangka pendek (short-term imprisonment), yang secara substansial dapat menekan angka inflow penghuni Lapas. Implementasi optimal jenis pidana baru ini membutuhkan kesiapan regulasi pelaksana, penguatan kelembagaan Balai Pemasyarakatan (Bapas), serta pengawasan terpadu guna memastikan penanggulangan overkapasitas Lapas berjalan beriringan dengan tujuan reintegrasi sosial.
- References
-
Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.
Arief, B. N. (2019). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 180–195.
Eddy, O. S. H. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Harkrisnowo, H. (2020). Penjara dan Overkapasitas: Dilema Penegakan Hukum dan Pembinaan Narapidana di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 512–530.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
Prasetyo, T. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Bermartabat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 45–64.
- Downloads
- Published
- 2026-10-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ziyad Al Insan, Abid Rohman, KEPATUHAN TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM KONSERVASI CURIK BALI DI UNIT SUAKA SATWA CURIK BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhisma Putri Rahmadanti, Muhammad Ahmad Fulka Sa’dibih, Lauhul Mahfudz, NAFKAH WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN PEMIKIRAN AMINA WADUD: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Badri, Ridwan Rasyid, Kurniati, OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: ANALISIS PERAN, TANTANGAN, DAN STRATEGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf, KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI’I , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.