PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GOWA TERHADAP DOSEN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA
- Authors
-
-
Aldy Tua Tambunan
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Olivia Sabrina
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Neava Audrey Galza Anggara
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- perlindungan hukum, kekerasan seksual, viktimologi, relasi kuasa, mahasiswa
- Abstract
- Kekerasan seksual di perguruan tinggi kerap terjadi dalam bingkai relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai korban kekerasan seksual dari perspektif viktimologi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Gowa terhadap seorang dosen Universitas Negeri Makassar yang divonis empat tahun enam bulan penjara. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, kajian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui relasi kuasa sebagai unsur pemberat pidana, pemenuhan hak korban dalam praktik peradilan masih menyisakan kesenjangan, terutama pada restitusi, pemulihan psikologis, dan pencegahan viktimisasi berulang. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendampingan korban, konsistensi sanksi, dan optimalisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.
- References
-
Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Waluyo, Bambang. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Yulia, Rena. Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Ningsih, Eva Silvia, Yoserwan, dan Nani Mulyati. 'Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif.' Jurnal Niara 19, no. 1 (2026): 203–212.
Nurfaathirany H, Ririn, Heri Tahir, Andika Wahyudi G, Hairul Saleh S, dan Aulia Raihana Salwa. 'Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS dan Permendikbud di Universitas Negeri Makassar.' INSIGHT: Indonesian Journal of Social Studies and Humanities 5, no. 2 (2025): 78–90.
Putra, Stephen Dharma, Ruslan Renggong, dan Siti Zubaedah. 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks).' Clavia: Journal of Law 24, no. 1 (2026): 403–415.
Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, Titin Nurfatlah, dan Zahratul'ain Taufik. 'Catatan Refleksi Advokasi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Tiga Perguruan Tinggi di Mataram).' Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 1 (2023).
Saripudin, Udin, Suci Nurlaeli, dan Fenny Fatriany. 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan UU TPKS.' Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan 4, no. 2 (2022): 65–79.
Soejoeti, Ariani Hasanah, dan Vinita Susanti. 'Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus.' Deviance: Jurnal Kriminologi 4, no. 1 (2020): 67–83.
Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kekerasan di Perguruan Tinggi.
Ramadan, Sahrul. 'Relasi Kuasa Berujung Kekerasan Seksual Mahasiswa, Dosen UNM Divonis 4, 6 Tahun Bui.' Bollo.id, 11 Juni 2026.
- Downloads
- Published
- 2026-10-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfi Aulia Rahma, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.