UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING
- Authors
-
-
Aliyah Istiqomah
Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- PayLater, klausula baku, perjanjian elektronik, perlindungan konsumen, predatory lending
- Abstract
- Perkembangan layanan keuangan digital melalui Buy Now Pay Later (PayLater) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik dan indikasi praktik predatory lending. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik PayLater serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, melainkan harus dinilai berdasarkan pemenuhan syarat sah perjanjian, transparansi informasi, iktikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Indikasi predatory lending dapat ditinjau melalui ketidaktransparanan biaya, ketidakseimbangan kontraktual, pembebanan denda yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum konsumen perlu diperkuat melalui pengendalian klausula baku, keterbukaan informasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dalam perjanjian elektronik dan perlindungan hak konsumen guna mewujudkan layanan pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- References
-
1. Dwita Sakuntala, dkk. (2025). Ekonomi Digital Menuju Inklusi Keuangan dan Ekonomi Hijau. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.
2. Johannes Gunawan, dkk. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jerman: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
3. Marjan Miharja. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Bandung: Cendekia Press.
4. Peter Mahmud Marzuki. (2020). Penelitian Hukum. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. UNCTAD. (2026). Indonesia: eTrade Readiness Assessment. Geneva: United Nations Publications.
6. Ade Darajat Martadikusuma. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
7. Dea Ayu Wulandari, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee. Ius Comercii: Jurnal Hukum dan Bisnis, 1(1).
8. Josephine Aprilia Lasmana, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater. Begawan Abioso, 16(2).
9. Komang Pebri Gunawan, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 6(2).
10. Kornelius, & M. Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1).
11. Melisa Aquaria Putri S. (2020). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum, 2(2).
12. Muhammad Aulia Rahman, dkk. (2026). Sistem Buy Now Pay Later, Sebuah 'Perbudakan' Masa Kini: Masalah dan Solusi. Jurnal At-Tariiz, 5(1).
13. Naufan Mufti Sudarmono. (2023). Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital. Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
14. Rahmiati. (2025). Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(1).
15. Renaldy Octavianus, dkk. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online menggunakan Metode Paylater. Jurnal Kertha Patrika, 47(2).
16. Rosnawati Sasmita, dkk. (2026). Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 10(5).
17. Shidarta. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
18. Theresia Gabriella Pohan, dkk. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(7).
19. Ulfia Hasanah, dkk. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Pelindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
20. Agnes Z. Yonatan. (2026). Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir. GoodStats. https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL.
- Downloads
- Published
- 2026-10-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Peptimel Silitonga, Rinaldy Amrullah, Refi Meidiantama, Firganefi Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN JUMLAH TERBATAS (Studi Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Adi Vickram, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aisyah, Irham Auladi H. Al-hamidy, Kurniati, WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.