Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan
- Authors
-
-
Angelina Salim
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Tristanti
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Kayla Az-Zahra
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Tiara Nasywa Widodo
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Trinita Adelia
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Kecerdasan Buatan, Etika Digital, Kejahatan Siber, Hukum Digital
- Abstract
- Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari dunia kerja hingga dunia pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak disertai dengan batasan etis berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa ancaman yang mulai marak terjadi antara lain penyebaran informasi palsu (hoax), penyalahgunaan data pribadi, kecurangan akademik, hingga berkurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan sebagai pedoman etika dalam pemanfaatan AI, serta bagaimana aturan hukum di Indonesia merespons potensi kejahatan di dunia digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana, serta wawancara langsung dengan akademisi di bidang AI dan mahasiswa informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa landasan etika yang kuat dapat mengikis nilai -nilai ketuhanan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan utama dan pengarah dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi AI. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa regulasi hukum siber yang tegas dan pendidikan etika digital yang terarah, agar masyarakat dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama.
- References
-
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana (Cet. 1). CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
AICI UMG. (2023). Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas. Lembaga Riset Artificial Intelligence Center.
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia: Rekonstruksi hukum terhadap AI. Dame Journal of Law, 1(1), 111–133.
Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 30–37.
Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(1), 183–191.
Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 7(12), 31-40.
Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics.
Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 4(2), 148.
Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2), 28–42.
Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 152–159.
Setiawan, A. (2024). Evolusi kejahatan siber dari bentuk konvensional menuju intelligent cyber crime di era digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(2).
Sutrisno, J., Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2).
Wahyudi, B. R. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 7(2), 145–147.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.