Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan
- Authors
-
-
Angelina Salim
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Tristanti
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Kayla Az-Zahra
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Tiara Nasywa Widodo
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Trinita Adelia
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Kecerdasan Buatan, Etika Digital, Kejahatan Siber, Hukum Digital
- Abstract
- Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari dunia kerja hingga dunia pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak disertai dengan batasan etis berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa ancaman yang mulai marak terjadi antara lain penyebaran informasi palsu (hoax), penyalahgunaan data pribadi, kecurangan akademik, hingga berkurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan sebagai pedoman etika dalam pemanfaatan AI, serta bagaimana aturan hukum di Indonesia merespons potensi kejahatan di dunia digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana, serta wawancara langsung dengan akademisi di bidang AI dan mahasiswa informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa landasan etika yang kuat dapat mengikis nilai -nilai ketuhanan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan utama dan pengarah dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi AI. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa regulasi hukum siber yang tegas dan pendidikan etika digital yang terarah, agar masyarakat dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama.
- References
-
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana (Cet. 1). CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
AICI UMG. (2023). Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas. Lembaga Riset Artificial Intelligence Center.
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia: Rekonstruksi hukum terhadap AI. Dame Journal of Law, 1(1), 111–133.
Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 30–37.
Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(1), 183–191.
Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 7(12), 31-40.
Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics.
Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 4(2), 148.
Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2), 28–42.
Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 152–159.
Setiawan, A. (2024). Evolusi kejahatan siber dari bentuk konvensional menuju intelligent cyber crime di era digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(2).
Sutrisno, J., Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2).
Wahyudi, B. R. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 7(2), 145–147.
- Downloads
- Published
- 2026-10-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.