AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA
- Authors
-
-
Dhea Putri Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Marza Dwi Yunita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor -
Betris Rara Febiola
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Sangkolan, hukum waris adat, ahli waris, kepastian hukum, Madura
- Abstract
- Hukum waris adat merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang diakui secara konstitusional, termasuk praktik pewarisan pada masyarakat Madura. Salah satunya adalah tradisi Sangkolan di Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif antropologi dan fikih Islam, sehingga akibat hukumnya terhadap kedudukan ahli waris belum banyak dianalisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik tradisi Sangkolan dalam sistem hukum waris adat Madura, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta akibat hukumnya terhadap kedudukan dan kepastian hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum waris, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sangkolan merupakan praktik pewarisan adat yang dipengaruhi nilai lokal dan norma agama masyarakat setempat. Pengakuannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bersifat bersyarat, yakni sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan serta ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak bagi ahli waris, terutama apabila objek pewarisan berupa tanah, pembagian tidak didokumentasikan, atau terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hak ahli waris dalam tradisi Sangkolan sangat bergantung pada kejelasan pembagian dan pengakuannya dalam sistem hukum nasional, sehingga diperlukan dokumentasi pembagian harta dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
- References
-
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Marzuki, Peter Mahmud. Edisi Revisi Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana: 2017).
Nugroho, Sigit Sapto. Hukum Waris Adat di Indonesia (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Albar, Ilma Zhafirah, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Penguasaannya Diklaim oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023),” Indonesian Notary, Vol. 6, No. 4 (2024). https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.49
Diana Anisya Fitri Suhartono dkk., “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” 212.
Febria, Thomas, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, “Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Legalitas, Vol. 3, No. 2 (2025). https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174
Hikmawati, Ilyas Sarbini, dan Zuhrah, “Kekuatan Hukum Jual-Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima),” NALAR: Journal of Law and Sharia, Vol. 2, No. 1 (2024). https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.95
Kholiyudani, Ahmad, dan Muhammad Hipni. “Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi terhadap Fiqih Islam.” al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum 6, no. 2 (2024). https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art6.
Nasrullah, KONSEP SANGKOLAN: PEMETAAN PRAKTIK HIBAH DAN WARIS BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ISLAM PADA KALANGAN PETANI, 192–93.
Sopaliu, Marzan, Adonia Ivonne Laturette, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat,” BAMETI Customary Law Review, Vol. 3, No. 1 (2025). https://doi.org/10.47268/bameti.v3i1.18160
Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, “Pluralisme Hukum di Indonesia,” Jurnal Cerdas Hukum 2, no. 1 (November 2023): 52.
Soetijono dkk., Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia, 76–77.
Zuhraini dkk., “Eksistensi Konsep Kewarisan Dalam Hukum Adat Indonesia Studi Perbandingan Antar Suku,” 17437.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-10-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Aprilia Dea Nur Andini, Aisyzahra Nafilah Ramadhina, Iza Afkarina, Humiati, TINJAUAN PRAKTIK PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN KELAS 1A , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.