Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk)
- Authors
-
-
Kayladiva Hasan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Dede Agus
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Mujadiddah Aslamiyah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- Pengangkatan Anak secara Privat, Hak Keperdataan Anak, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pembatalan Pengangkatan Anak
- Abstract
- Pengangkatan anak secara privat yang telah memperoleh penetapan pengadilan memberikan kepastian status hukum bagi anak angkat, tetapi status tersebut masih dapat dipersoalkan melalui gugatan pembatalan. Hal ini terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, saat Majelis Hakim membatalkan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2011/PN.Njk setelah anak yang diangkat memutuskan untuk tinggal kembali dengan orang tua biologisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil anak dalam konteks pengangkatan anak secara pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang diambil oleh Majelis Hakim dan relevansinya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menerapkan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum untuk anak-anak, dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, dengan metode yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kepatuhan menempuh penetapan pengadilan. Pertimbangan Majelis Hakim secara formil dapat diterima, tetapi secara substansi belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak karena pendapat anak tidak digali langsung, penyebab ketidakharmonisan tidak ditelusuri, penilaian sosial dan psikologis independen tidak dilakukan, dan dampak pembatalan terhadap identitas, hak waris, dan pengasuhan belum dipertimbangkan. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai parameter pembatalan pengangkatan anak.
- References
-
Elvandari, Siska. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
Djatikumoro, Lulik. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2025.
Freeman, Michael. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3 The Best Interests of the Child. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
Meliala, Dja’ja S. Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Riza, Faisal, dan Fauzi Anshari Sibarani. Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak. Medan: UMSU Press, 2021.
Faturrahman, Nandang, dan Yuli Kasmarani. "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak Angkat dalam Hubungan Keluarga." Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 6, no. 1 (2022): 27. https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017.
Indriani, Dewi, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat atas Hak Mewaris Menurut Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 9 (2023): 2225–2228. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p19.
Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 13–14. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197.
Lubis, Laila Fatma, dan Syofiaty Lubis. "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau dari Perspektif HAM)." Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (2023): 281–287. https://doi.org/10.29210/1202322851.
Saraswati, Rika, dan V. Hadiyono. "Penghargaan Hak Berpendapat Anak di Pengadilan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang." SAWWA: Jurnal Studi Gender 13, no. 2 (2018): 238–256. https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3016.
Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." Vol. 5, no. 3 (2024): 112–113. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.
Willy dan Irmanjaya. "Pengalihan Hak Asuh Anak sebagai Instrumen Perlindungan Konstitusional Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Putusan No 685/PDT.G/2022/PA.LT." Cessie: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2025): 6. https://doi.org/10.55904/cessie.v4i3.1674.
Tanjung, Rima Rahmayani, dkk. "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan." JERKIN: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 3 (2023): 234. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1483.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Downloads
- Published
- 2026-10-11
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Lestari, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, PERSAMAAN DAN PERBEDAAN REHABILITASI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.