Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia
- Authors
-
-
Nurhikmah Rahmadani
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Nur Salsabila
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri Samad
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Diplomasi, Studi Kasus, Konvensi Wina 1961, Negosiasi, Hukum Diplomatik, Kekuasaan, Politik Luar Negeri Indonesia, ASEAN
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan diplomasi melalui kasus-kasus diplomatik global, yaitu Krisis Rudal Kuba (1962), pembukaan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok (1971-1972), Perjanjian Camp David (1978), krisis penyanderaan di Teheran (1979-1981), Kesepakatan Dayton (1995), perundingan nuklir Iran (JCPOA, 2015-2018), kasus-kasus yang menguji hukum diplomatik dan konsuler pada dekade 2010-an (Assange, Skripal dan Khashoggi), serta diplomasi kontemporer 2020-2023. Penelitian ini juga membahas lima kasus yang melibatkan Indonesia, dari Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga Konsensus Lima Poin ASEAN mengenai Myanmar (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Kerangka analisis menggabungkan tiga lensa, yaitu negosiasi (teori permainan dua tingkat dan negosiasi berbasis kepentingan), hukum (norma diplomatik dalam Konvensi Wina 1961), dan kekuasaan (diplomasi koersif dan soft power), dengan model pengambilan keputusan krisis sebagai pelengkap. Hasil analisis menunjukkan enam pola utama, yaitu (1) diplomasi yang berhasil hampir selalu memadukan saluran rahasia (back-channel) dengan legitimasi publik; (2) peran mediator yang terpercaya dan kesediaan para pihak memberi konsesi yang dapat diselamatkan secara politik (face-saving) menentukan hasil perundingan; (3) norma hukum diplomatik tetap menjadi fondasi tatanan internasional walaupun sering dilanggar; (4) kesepakatan yang tidak memiliki dukungan domestik dan mekanisme penegakan yang kuat cenderung rapuh; (5) aktor dan format mediasi semakin beragam sehingga membuka ruang bagi kekuatan menengah; dan (6) kekuasaan membentuk ruang negosiasi dan penegakan norma, tetapi tidak menjamin legitimasi dan kepatuhan jangka panjang. Berdasarkan pola tersebut, Penelitian ini merekomendasikan agar politik luar negeri bebas aktif Indonesia memperkuat peran mediasi, membangun legitimasi sebagai kekuatan menengah, serta meningkatkan kapasitas hukum internasional dan pengelolaan wilayah.
- References
-
Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (3rd ed.). Routledge.
Aguswandi, & Large, J. (Eds.). (2008). Reconfiguring politics: The Indonesia–Aceh peace process (Accord, Issue 20). Conciliation Resources.
Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis (2nd ed.). Longman.
Anwar, D. F. (1994). Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism. Institute of Southeast Asian Studies.
ASEAN. (2021). Chairman's statement on the ASEAN Leaders' Meeting, 24 April 2021, Jakarta. ASEAN Secretariat.
Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. International Organization, 59(1), 39–75.
Barston, R. P. (2014). Modern diplomacy (4th ed.). Routledge.
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and practice (5th ed.). Palgrave Macmillan.
Callamard, A. (2019). Annex to the report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi (UN Doc. A/HRC/41/CRC.1). United Nations Human Rights Council.
Carter, J. (1982). Keeping faith: Memoirs of a president. Bantam Books.
Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of modern diplomacy. Oxford University Press.
Denza, E. (2016). Diplomatic law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (4th ed.). Oxford University Press.
Dobrynin, A. (1995). In confidence: Moscow's ambassador to America's six Cold War presidents (1962–1986). Times Books.
Fisher, R., & Ury, W. (1981). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Houghton Mifflin.
George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press.
George, A. L. (1991). Forceful persuasion: Coercive diplomacy as an alternative to war. United States Institute of Peace Press.
Government of the Republic of Indonesia & Free Aceh Movement. (2005). Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. Helsinki, 15 August 2005.
Holbrooke, R. (1998). To end a war. Random House.
International Court of Justice. (1950). Asylum case (Colombia/Peru), Judgment of 20 November 1950. ICJ Reports 1950, p. 266.
International Court of Justice. (1951). Haya de la Torre case (Colombia v. Peru), Judgment of 13 June 1951. ICJ Reports 1951, p. 71.
- Downloads
- Published
- 2026-10-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Feri Irawan, MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN: INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHAP TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virnika Sisca Nala Farid, Lutfian Ubaidillah, ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DUSUN MANDIKU DENGAN PERHUTANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.