Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia
- Authors
-
-
Nurhikmah Rahmadani
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Nur Salsabila
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri Samad
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Diplomasi, Studi Kasus, Konvensi Wina 1961, Negosiasi, Hukum Diplomatik, Kekuasaan, Politik Luar Negeri Indonesia, ASEAN
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan diplomasi melalui kasus-kasus diplomatik global, yaitu Krisis Rudal Kuba (1962), pembukaan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok (1971-1972), Perjanjian Camp David (1978), krisis penyanderaan di Teheran (1979-1981), Kesepakatan Dayton (1995), perundingan nuklir Iran (JCPOA, 2015-2018), kasus-kasus yang menguji hukum diplomatik dan konsuler pada dekade 2010-an (Assange, Skripal dan Khashoggi), serta diplomasi kontemporer 2020-2023. Penelitian ini juga membahas lima kasus yang melibatkan Indonesia, dari Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga Konsensus Lima Poin ASEAN mengenai Myanmar (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Kerangka analisis menggabungkan tiga lensa, yaitu negosiasi (teori permainan dua tingkat dan negosiasi berbasis kepentingan), hukum (norma diplomatik dalam Konvensi Wina 1961), dan kekuasaan (diplomasi koersif dan soft power), dengan model pengambilan keputusan krisis sebagai pelengkap. Hasil analisis menunjukkan enam pola utama, yaitu (1) diplomasi yang berhasil hampir selalu memadukan saluran rahasia (back-channel) dengan legitimasi publik; (2) peran mediator yang terpercaya dan kesediaan para pihak memberi konsesi yang dapat diselamatkan secara politik (face-saving) menentukan hasil perundingan; (3) norma hukum diplomatik tetap menjadi fondasi tatanan internasional walaupun sering dilanggar; (4) kesepakatan yang tidak memiliki dukungan domestik dan mekanisme penegakan yang kuat cenderung rapuh; (5) aktor dan format mediasi semakin beragam sehingga membuka ruang bagi kekuatan menengah; dan (6) kekuasaan membentuk ruang negosiasi dan penegakan norma, tetapi tidak menjamin legitimasi dan kepatuhan jangka panjang. Berdasarkan pola tersebut, Penelitian ini merekomendasikan agar politik luar negeri bebas aktif Indonesia memperkuat peran mediasi, membangun legitimasi sebagai kekuatan menengah, serta meningkatkan kapasitas hukum internasional dan pengelolaan wilayah.
- References
-
Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (3rd ed.). Routledge.
Aguswandi, & Large, J. (Eds.). (2008). Reconfiguring politics: The Indonesia–Aceh peace process (Accord, Issue 20). Conciliation Resources.
Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis (2nd ed.). Longman.
Anwar, D. F. (1994). Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism. Institute of Southeast Asian Studies.
ASEAN. (2021). Chairman's statement on the ASEAN Leaders' Meeting, 24 April 2021, Jakarta. ASEAN Secretariat.
Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. International Organization, 59(1), 39–75.
Barston, R. P. (2014). Modern diplomacy (4th ed.). Routledge.
Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: Theory and practice (5th ed.). Palgrave Macmillan.
Callamard, A. (2019). Annex to the report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi (UN Doc. A/HRC/41/CRC.1). United Nations Human Rights Council.
Carter, J. (1982). Keeping faith: Memoirs of a president. Bantam Books.
Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of modern diplomacy. Oxford University Press.
Denza, E. (2016). Diplomatic law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations (4th ed.). Oxford University Press.
Dobrynin, A. (1995). In confidence: Moscow's ambassador to America's six Cold War presidents (1962–1986). Times Books.
Fisher, R., & Ury, W. (1981). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Houghton Mifflin.
George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. MIT Press.
George, A. L. (1991). Forceful persuasion: Coercive diplomacy as an alternative to war. United States Institute of Peace Press.
Government of the Republic of Indonesia & Free Aceh Movement. (2005). Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement. Helsinki, 15 August 2005.
Holbrooke, R. (1998). To end a war. Random House.
International Court of Justice. (1950). Asylum case (Colombia/Peru), Judgment of 20 November 1950. ICJ Reports 1950, p. 266.
International Court of Justice. (1951). Haya de la Torre case (Colombia v. Peru), Judgment of 13 June 1951. ICJ Reports 1951, p. 71.
- Downloads
- Published
- 2026-10-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhisma Putri Rahmadanti, Muhammad Ahmad Fulka Sa’dibih, Lauhul Mahfudz, NAFKAH WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN PEMIKIRAN AMINA WADUD: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erlangga Ferdian, Abdul Aziz Naufal Al Farizi, Vito Herwono Adi, Yusril Samudin, RASIONALITAS ARGUMENTASI HUKUM PERSPEKTIF ROBERT ALEXY MELALUI DISKURSUS DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tias Aprilia Hanudin, Amanda Misya Sultanah, Aulia Pipin Rosanda, OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.