PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN
- Authors
-
-
Mukhammad Ilham Arifin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Andreas Yoga Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Wildan Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Reklame, Penertiban, Kota Pasuruan
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Fokus kajian meliputi proses perizinan pemasangan reklame, penataan penyelenggaraan reklame, ketentuan larangan, serta mekanisme penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan. Kajian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan pengalaman keterlibatan dalam kegiatan administratif maupun operasional penertiban reklame. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan reklame dilakukan melalui pendataan dan identifikasi pelanggaran, pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, tindakan penertiban nonyustisial, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelanggaran yang menjadi objek penertiban meliputi reklame tanpa izin, izin yang telah berakhir, tidak memiliki tanda pelunasan pajak, perubahan nama atau isi reklame yang tidak sesuai izin, penempatan yang tidak sesuai titik yang ditetapkan, ketidaksesuaian dengan rekomendasi konstruksi, kondisi reklame yang tidak terawat, serta reklame yang mengganggu fungsi jalan atau pengguna jalan. Penegakan juga didukung pendekatan preventif melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penanganan reklame tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga tertib administrasi, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.
- References
-
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2011). Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2012). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2022). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
Britniantini, A. P., & Prathama, A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban reklame di Kota Surabaya. Journal Publicuho, 6(4), 1374–1380. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban reklame ilegal dan pedagang kaki lima. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8(2), 352–362. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073
Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Progress Administrasi Publik, 2(2), 33–47. https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732
Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. Jurnal Tatapamong, 5(1), 1–24. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283
- Downloads
- Published
- 2026-10-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.