PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN
- Authors
-
-
Mukhammad Ilham Arifin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Andreas Yoga Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Wildan Pratama
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Muhammad Mashuri
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah, Reklame, Penertiban, Kota Pasuruan
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame. Fokus kajian meliputi proses perizinan pemasangan reklame, penataan penyelenggaraan reklame, ketentuan larangan, serta mekanisme penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan. Kajian ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan dan pengalaman keterlibatan dalam kegiatan administratif maupun operasional penertiban reklame. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan reklame dilakukan melalui pendataan dan identifikasi pelanggaran, pemeriksaan administrasi, pengawasan lapangan, tindakan penertiban nonyustisial, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelanggaran yang menjadi objek penertiban meliputi reklame tanpa izin, izin yang telah berakhir, tidak memiliki tanda pelunasan pajak, perubahan nama atau isi reklame yang tidak sesuai izin, penempatan yang tidak sesuai titik yang ditetapkan, ketidaksesuaian dengan rekomendasi konstruksi, kondisi reklame yang tidak terawat, serta reklame yang mengganggu fungsi jalan atau pengguna jalan. Penegakan juga didukung pendekatan preventif melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penanganan reklame tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga tertib administrasi, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.
- References
-
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2011). Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2012). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Pemerintah Kota Pasuruan. (2022). Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
Britniantini, A. P., & Prathama, A. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada penertiban reklame di Kota Surabaya. Journal Publicuho, 6(4), 1374–1380. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280
Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban reklame ilegal dan pedagang kaki lima. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, 8(2), 352–362. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073
Pramazuly, A. N., & Lestari, T. (2022). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pemasangan reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Progress Administrasi Publik, 2(2), 33–47. https://doi.org/10.37090/jpap.v2i2.732
Putri, A. M., & Rahman, A. (2023). Pengawasan penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar. Jurnal Tatapamong, 5(1), 1–24. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zul Khadir Kadir, PEMBUNUHAN SETELAH PERISTIWA VIRAL: MENGUKUR PENULARAN RISIKO PEMBUNUHAN (HOMICIDE CONTAGION) DALAM RUANG DIGITAL DAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.