Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024
- Authors
-
-
Aldi Tomia
Universitas Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Program Studi Hukum Pidana IslamAuthor
-
- Keywords:
- Politik Uang, Bawaslu Kota Ambon, Pilkada 2024, Sentra Gakkumdu, Pembuktian Materiel
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan tindak pidana praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon Tahun 2024. Masalah krusial yang diidentifikasi mencakup maraknya praktik politik uang dengan keragaman modus operandi non-konvensional, serta kebuntuan dalam pemenuhan standar pembuktian hukum materiel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di instansi Bawaslu Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah diimplementasikan melalui sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan inisiasi Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU). Sementara itu, penindakan hukum direalisasikan berdasarkan prosedur Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Meskipun demikian, efektivitas penindakan mengalami kendala signifikan akibat rigiditas pemenuhan syarat formil dan materiel, disparitas interpretasi hukum antarlembaga penegak hukum, serta kuatnya rasionalitas ekonomi pemilih. Diperlukan reformasi regulasi pembuktian elektoral dan penguatan sinergitas kelembagaan untuk menjamin integritas proses demokrasi lokal.
- References
-
Ahmad, M G S, dan Andara Dianta. Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di kota palembang tahun 2019. Diedit oleh MGS Ahmad Andara Dianta. 1 ed. Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2020.
Alfiantoro, H. “SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA PEMILU.” Adhayasta Pemilu 1, no. 2 (2024): 135–48.
Angreinni, Angreinni, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Albertus Heru Nuswanto, dan Suryani Angraini Fahmi. “Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia.” Jurnal USM 9, no. 2 (2026): 1253–72.
Aulia, Irma, dan Tamara Fransisca. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang ( Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020 ).” Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan 12, no. 2 (2023).
Auliaurrahman, dan Nur Anshari. “Democratic Legitimacy of Regional Head Elections by the DPRD from a Constitutional Perspective.” JURISPRUDENSI 18, no. 1 (2026): 216–34.
Diamantina, Amalia, dan Lita Tyesta Alw. “QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG :POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH.” MASALAH-MASALAH HUKUM 51, no. 4 (2022): 222–34.
Fendra, Harid, Indah Adi Putri, dan Ria Ariany. “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu.” Journal of Social and Policy Issues 3 (2022): 1121–29.
Hartono, Made Sugi, dan Ni Putu Rai Yuliartini. “PENGGUNAAN BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA.” UNDIKSHA 6, no. 1 (2025): 281–302.
Haryadi, Slamet, Abdul Qodir Zaelani, Sugeng Dwiono, Amirah Dwi Subarkah, dan Nisa Fadhilah. “The analysis of economic motives in corruption within the investigation of corruption crimes.” Malaysian Journal of Syariah and Law 14, no. 2 (2026): 345–59.
Puansah, Irman. “Studi Literatur : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Irman Puansah.” Muqoddimah 8, no. 2 (2024): 778–87.
Rahmayanti, Sri, Isbon Pageno, dan Angga Pradana. “PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN.” JSIP: jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 01, no. 03 (2025): 83–94.
Syauket, Amalia. “MONEY POLITICS IS THE FORERUNNER OF ELECTORAL CORRUPTION.” INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SERVICE AND RESEARCH MONEY 2, no. 6 (2022): 711–21.
Tri, Hendrikus, dan Wibawanto Gedeona. “Pendekatan kualitatif dan kontribusinya dalam penelitian administrasi publik.” Vol. VII, 2022.
Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem.” Jurnal Ius 8 (2023): 1–18.
- Downloads
- Published
- 2026-10-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.