Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls
- Authors
-
-
Tiara Frianita Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Kayla Namira Reiza Faris Balfas
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- kejahatan seksual anak, KUHP Baru, Teori Keadilan John Rawls
- Abstract
- Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban sehingga memerlukan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi sanksi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta menilai perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan Teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengubah orientasi pemidanaan melalui penerapan double track system yang mengakomodasi pidana, tindakan, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak serta implementasi sanksi tambahan yang belum optimal. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan pemidanaan harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak sebagai kelompok yang paling rentan melalui pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan secara efektif.
- References
-
1. Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
2. Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
3. Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan pidana mati kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Jurnal Yudisial, 17(2), 241–260. https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704
4. Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Al'Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362
5. Nurahma, N. A., Suharti, T., & Kartoningrat, R. B. (2026). Harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru. UNES Law Review, 8(4), 1218–1230. https://doi.org/10.31933/vc27e293
6. Rikiansyah, Septiawan, A., & Shanty. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–10.
7. Simamora, A. S. (2023). Pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(4), 205–214.
8. Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Penerapan pidana tambahan dalam KUHP baru: Kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku percabulan anak. Jurnal Multidisiplin Dehasen, 4(2), 319–324.
9. Widodo, G., & Azis, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal pidana mati. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(5), 2576–2587. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12465
10. Laden, Anthony Simon. (2015). 'Difference Principle.' Dalam The Cambridge Rawls Lexicon, disunting oleh Jon Mandle dan David A. Reidy, 211–216. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.061
11. Rawls, John. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
12. Prahassacitta, V. (2018, October 17). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. BINUS Business Law. https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/
- Downloads
- Published
- 2026-10-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siska Tahir, ANALISIS TEORI FAKTOR GANDA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ifah Maulidiyah, Tri Susilowati, Rini Winarsih, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Jbg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ribinayla Ribinayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 20 TAHUN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS DENGAN KORBAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 171/PID.B/2022/PN.GDT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.