Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls

Authors

  • Tiara Frianita Putri

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author

  • Kayla Namira Reiza Faris Balfas

    Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
    Author
Keywords:
kejahatan seksual anak, KUHP Baru, Teori Keadilan John Rawls
Abstract
Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban sehingga memerlukan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi sanksi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta menilai perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan Teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengubah orientasi pemidanaan melalui penerapan double track system yang mengakomodasi pidana, tindakan, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak serta implementasi sanksi tambahan yang belum optimal. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan pemidanaan harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak sebagai kelompok yang paling rentan melalui pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan secara efektif.
References

1. Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

2. Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

3. Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan pidana mati kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Jurnal Yudisial, 17(2), 241–260. https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704

4. Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Al'Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362

5. Nurahma, N. A., Suharti, T., & Kartoningrat, R. B. (2026). Harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru. UNES Law Review, 8(4), 1218–1230. https://doi.org/10.31933/vc27e293

6. Rikiansyah, Septiawan, A., & Shanty. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–10.

7. Simamora, A. S. (2023). Pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(4), 205–214.

8. Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Penerapan pidana tambahan dalam KUHP baru: Kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku percabulan anak. Jurnal Multidisiplin Dehasen, 4(2), 319–324.

9. Widodo, G., & Azis, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal pidana mati. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(5), 2576–2587. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12465

10. Laden, Anthony Simon. (2015). 'Difference Principle.' Dalam The Cambridge Rawls Lexicon, disunting oleh Jon Mandle dan David A. Reidy, 211–216. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.061

11. Rawls, John. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

12. Prahassacitta, V. (2018, October 17). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. BINUS Business Law. https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-01
Issue
Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(11). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/4726

Similar Articles

101-110 of 179

You may also start an advanced similarity search for this article.