Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls
- Authors
-
-
Tiara Frianita Putri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Kayla Namira Reiza Faris Balfas
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- kejahatan seksual anak, KUHP Baru, Teori Keadilan John Rawls
- Abstract
- Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban sehingga memerlukan sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reorientasi sanksi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta menilai perlindungan hak-hak anak sebagai korban berdasarkan Teori Keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru telah mengubah orientasi pemidanaan melalui penerapan double track system yang mengakomodasi pidana, tindakan, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak serta implementasi sanksi tambahan yang belum optimal. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, keadilan pemidanaan harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada anak sebagai kelompok yang paling rentan melalui pemenuhan hak atas restitusi, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan secara efektif.
- References
-
1. Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
2. Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
3. Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan pidana mati kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Jurnal Yudisial, 17(2), 241–260. https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704
4. Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Al'Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362
5. Nurahma, N. A., Suharti, T., & Kartoningrat, R. B. (2026). Harmonisasi regulasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru. UNES Law Review, 8(4), 1218–1230. https://doi.org/10.31933/vc27e293
6. Rikiansyah, Septiawan, A., & Shanty. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–10.
7. Simamora, A. S. (2023). Pengaturan pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 3(4), 205–214.
8. Suciara, A., Idias, B., Siregar, N. J., Siregar, T. A. F., & Prabowo, T. W. (2025). Penerapan pidana tambahan dalam KUHP baru: Kebiri kimia dan publikasi identitas pelaku percabulan anak. Jurnal Multidisiplin Dehasen, 4(2), 319–324.
9. Widodo, G., & Azis, A. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal pidana mati. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(5), 2576–2587. https://doi.org/10.61104/jq.v4i5.12465
10. Laden, Anthony Simon. (2015). 'Difference Principle.' Dalam The Cambridge Rawls Lexicon, disunting oleh Jon Mandle dan David A. Reidy, 211–216. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139026741.061
11. Rawls, John. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
12. Prahassacitta, V. (2018, October 17). Makna keadilan dalam pandangan John Rawls. BINUS Business Law. https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/
- Downloads
- Published
- 2026-10-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhisma Putri Rahmadanti, Muhammad Ahmad Fulka Sa’dibih, Lauhul Mahfudz, NAFKAH WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN PEMIKIRAN AMINA WADUD: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.