BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025
- Authors
-
-
Reven Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- biaya kepailitan, harta pailit, iuran pengelolaan lingkungan, kurator, pertanggungjawaban kurator
- Abstract
- Kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), tetapi kewenangan tersebut terbatas pada aset yang secara hukum merupakan bagian dari harta pailit. Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 membebankan kewajiban pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) atas Unit B1 dan Unit B2 Grand Slipi Tower kepada Tim Kurator PT Inti Artha Multifinance (Dalam Pailit) hingga September 2023, padahal kedua unit tersebut telah dinyatakan bukan bagian dari harta pailit sejak 12 Juni 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban kurator atas pembayaran IPL serta ketepatan penafsiran Pasal 191 UU KPKPU dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, pertanggungjawaban pribadi kurator berdasarkan Pasal 72 UU KPKPU mensyaratkan pembuktian kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, sedangkan Mahkamah Agung tidak menguraikan unsur tersebut dan cenderung menyimpulkan kelalaian dari hasil akhir sengketa kepemilikan, sehingga menggeser konstruksi fault-based liability ke arah strict liability. Kedua, Pasal 191 UU KPKPU mengatur sumber pembiayaan biaya kepailitan, yaitu harta pailit, bukan pembebanan kepada kurator secara pribadi, dan keberlakuannya terikat pada batas kewenangan kurator menurut Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU. Dengan demikian, IPL yang timbul setelah 12 Juni 2023 tidak dapat dikualifikasikan sebagai biaya kepailitan, apalagi dibebankan kepada kurator.
- References
-
1. Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
2. Bernard Nainggolan, Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit, Bandung: PT Alumni, 2014.
3. Dhaniswara Harjono, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: UKI Press, 2020.
4. Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
5. Gunawan Widjaja, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
6. Hendri Jayadi, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.
7. Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
8. Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
9. M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, Jakarta: Kencana, 2008.
10. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: P.T. Alumni, 2014.
11. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2008.
12. Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sulawesi Selatan: Pena Indis, 2016.
13. Sudaryat, Teori dan Praktik Hukum Kepailitan di Indonesia, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
14. Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
15. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
16. Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
17. Adi Satrio, R. Kartikasari, dan Pupung Faisal, 'Eksekusi Harta Debitor Pailit yang Terdapat di Luar Indonesia Dihubungkan dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor', Ganesha Law Review, Vol. 2, Issue 1, Mei 2020.
18. Aditya Rizal Ranovianto et al., 'Tanggung Jawab Perdata atas Tindakan Lalai Kurator dalam Kepengurusan Harta Pailit', Journal Publicuho, Vol. 7, 2024.
19. Fani Putra, 'Eksistensi Kreditor Separatis sebagai Pemohon dalam Perkara Kepailitan', Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1, 2014.
20. Martunas Sianturi, 'Tugas, Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan', Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 2023.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazara Alethea, Kayla Fakhrun Nisa, Mutia Nabilla Rahayu, MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.