Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945, Negara Super Power, Kedaulatan Rakyat, Rekonstruksi Ketatanegaraan
- Abstract
- Indonesia memiliki berbagai modal strategis berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geostrategis yang penting, jumlah penduduk yang besar, serta potensi ekonomi yang signifikan untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, berbagai indikator tata kelola menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengelola potensi tersebut masih menghadapi kendala struktural yang bersumber dari desain kelembagaan dan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusional dalam memperkuat kapasitas negara menuju Indonesia sebagai negara super power. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, ketatanegaraan, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari konstitusi, dokumen ketatanegaraan, literatur hukum tata negara, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain kecenderungan hiperpresidensialisme, belum optimalnya mekanisme checks and balances, kaburnya batas antara negara dan pemerintah, serta tingginya ketergantungan terhadap figur pemimpin. Dalam konteks tersebut, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan menawarkan rekonstruksi konstitusional melalui penguatan kedaulatan rakyat, penegasan fungsi kelembagaan negara, serta pemisahan yang lebih jelas antara otoritas negara dan pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan, tetapi juga sebagai strategi constitutional engineering untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan kapasitas negara dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara agenda Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dan konsep pembangunan negara super power yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan geopolitik dibandingkan perspektif desain konstitusi. Oleh karena itu, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun fondasi kelembagaan yang mampu mengoptimalkan potensi nasional menuju Indonesia sebagai kekuatan global abad ke-21.
- References
-
UUD NRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no--.
Anckar, Carsten, and Thomas Sedelius. “Cohabitation and Presidential Powers: A Global Examination of Dual Executives 1850–2022.” International Political Science Review 46, no. 4 (2025): 498–515. https://doi.org/10.1177/01925121241282789.
Dharmawan, I N D, and E A Joltuwu. “Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat.” AT-TAKLIM: Jurnal … 2 (2025): 668–78. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/490%0Ahttps://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/download/490/470.
Firdaus, Firdaus, and Ferdricka Nggeboe. “Pengembangan Kapasitas Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 1 (2021): 268. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1324.
Ganghof, Steffen. “Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government.” Global Constitutionalism, 2025, 1–23. https://doi.org/10.1017/S2045381725100129.
Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review 2, no. 1 (2024): 44–54.
Hudi, Moh. “Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” Mimbar Yustitia 2, no. 2 (2018): 173–90. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1401.
Ieraci, Giuseppe. “Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies.” Constitutional Political Economy 32, no. 4 (2021): 413–30. https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2.
Jerimas Pelokilla. “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.” JOCER: Journal of Civic Education Research 1, no. 1 (2023): 24–28. https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11.
Negarawan, Sekolah. Nasakah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ( Rakyat Kembali Berdaulat ). Laporan Kinerja 2024 Direktorat Promosi Kesehatan, 2025.
Paniagua, Victoria, and Jan P. Vogler. “Economic Elites and the Constitutional Design of Sharing Political Power.” Constitutional Political Economy 33, no. 1 (2022): 25–52. https://doi.org/10.1007/s10602-021-09338-6.
Partlett, William. “Crown-Presidentialism” 20, no. 1 (2022): 204–36.
Rohmah, Norul. “Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 3 (2025): 495–501.
Saleh, Asri Muhammad, Moza Dela Fudika, and Tamim Ripinra Putra. “The Ambiguity of The President’s Position As Head of State And Head of Government.” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 24, no. 2 (2025): 5423–43.
Siburian, Eka Saripa, Era Mustika Ginting, Meilani Dwi Syahfitri, and Bonaraja Purba. “Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 1D (2025): 123–28.
- Downloads
- Published
- 2026-09-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abid Raihan Naufal Subagyo, Agus Satmoko Adi, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMA NEGERI 18 SURABAYA TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.