PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA
- Authors
-
-
Anna Elmyra Hawa
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor -
Sulkiah Hendrawati
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor -
Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Hukum, Jual Beli, Pembatalan Sepihak, Wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata
- Abstract
- Pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak oleh pembeli setelah tercapainya kesepakatan dapat menimbulkan kerugian bagi penjual serta persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penjual akibat pembatalan jual beli secara sepihak oleh pembeli serta menganalisis penerapan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Oleh karena itu, perubahan kehendak secara sepihak tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum yang telah lahir. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah terpenuhinya unsur wanprestasi dan debitur dinyatakan lalai sesuai ketentuan hukum. Perlindungan hukum terhadap penjual dapat ditempuh melalui penyelesaian secara musyawarah maupun melalui mekanisme litigasi apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, penerapan Pasal 1243 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif bagi penjual sepanjang unsur wanprestasi, kerugian, dan hubungan sebab akibat dapat dibuktikan.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457, dan Pasal 1458.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.
Marpi, Yapiter. (2020). Ilmu Hukum Suatu Pengantar. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
Nurhayati, Bernadeta Resti. (2019). 'Era Digital Hukum Perikatan Baru Indonesia.'
Octavian, Vanza Rifky. (2024). 'Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak dan Kewajiban.' 2, no. 6: 567–573.
Prayogo, Sedyo. (2016). 'Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian.' III, no. 2: 280–287.
Sinaga, Niru Anita. (2018). 'Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.' Jurnal Binamulia Hukum 7, no. 2: 107–120.
Sari, Indah. (2020). 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.' 11, no. 1: 53–70.
Siregar, M. Sutan Muda, Michael Vernando Sirait, dan Yesika Teresya. (2024). 'Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Tlg.' 7, no. 1: 157–164.
Virjusept, Niken Syachbillah, Jordi Nuralamsyah, Firman Suhadi Prasetiawan, dan Rexiana Widya Maharani. 'Pendekatan Metodologis dalam Penelitian Hukum: Tinjauan terhadap Ruang Lingkup, Diferensiasi Normatif dan Empiris, serta Tujuan Penelitian.' 5, no. 1.
Yahman. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual.
Badrulzaman, Mariam Darus. (2015). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Aisyah, Nur, dan Abd Thalb. (2024). Hukum Perjanjian. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Santoso Az, Lukman. (2019). Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Downloads
- Published
- 2026-09-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Johan Amanda Maliku, Nirin Cristin Slavina Nadeak, Lingkungan Pertemanan sebagai Faktor Kriminogen dalam Fenomena Tawuran Pelajar: Perspektif Kriminologi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf, KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI’I , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.