Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance
- Authors
-
-
Tamara Az Zahra Salsabila
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor -
Muhdi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Good Governance, JDIH Jawa Timur, Partisipasi Publik, Fitur “Masukan Ku”
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan dan pengelolaan strategi fitur “Masukanku” pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur dalam perspektif Good Governance. Fitur “Masukanku” merupakan suatu partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan aspirasi, saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur secara langsung melalui website portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap fitur “Masukanku”, wawancara dengan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur (JDIH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan fitur “Masukan Ku” didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi. Strategi pengelolaan dilakukan melalui integrasi sistem pengaduan yang terintegrasi, respons cepat terhadap masukan masyarakat, dan informasi melalui berbagai media digital termasuk aplikasi JDIH dan Web Portal JDIH. Penerapan prinsip Good Governance dalam fitur ini mencakup transparansi dalam penyediaan informasi hukum, partisipasi publik yang luas, akuntabilitas dalam tindak lanjut masukan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan fitur “Masukan Ku” masih ditemukan beberapa kendala seperti pengenalan fitur kepada masyarakat, tampilan fitur yang belum berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur “Masukan Ku” merupakan wujud implementasi Good Governance dalam tata kelola pemerintahan daerah yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan regulasi.
- References
-
Muhammadiah. (2023). “Partisipasi Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1.
Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, dan Son Suwasono. (2014). “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), Vol. 3, No. 1.
Putra, Reanaldi Ramanda, dan Andre Ariesmansyah. (2023). “Inovasi Sektor Publik dalam Pengelolaan JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.” Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2.
Maranjaya, Abdul Kahar. (2022). “Good Governance sebagai Tolak Ukur untuk Mengukur Kinerja Pemerintah.” Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol. 2, No. 11.
Anggi Maya S., Ika Septin W., dan Imilda Rahmi. (2023). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang.” Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol. 3, No. 1.
Muhammadiah. (2011). “Reformasi Pelayanan Publik sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance.” Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 2.
Munir Saputra dan Erni Prasetiyani. (2024). “Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Johar Baru: Hambatan dan Strategi Peningkatan.” Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 8, No. 1.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Nindya Irma, Budiman Ginting, dan Jelly Leviza. (2023). “Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai.”
Anneke Zehan Puspita Sari. (2023). “Good Governance sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 2, No. 2.
Khoiriah, Siti. (2022). “Pelaksanaan Pemerintah Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance.” Istinbath: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akil Ahmad Khaeru, Rabyatul Ramadhani, Ainun Husain, Irsyad Dahri, Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Diplomasi Regional ASEAN: Studi atas ASEAN Leaders’ Interface with ASEAN Youth 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Besse Muthmainnah, Nadia Afnania Tauhid, Chintany Ayshka Fayrana, Kurniati, MAQASHID AL-SYARIAH DAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK: DARI NORMATIVITAS MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.