KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN

Authors

  • Jason Sevrin

    Universitas pamulang
    Author

  • Ridwanullah

    Universitas pamulang
    Author

  • Elsiana Boe Dao

    Universitas pamulang
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/z5bfm803
Keywords:
Private Deed, Non-litigation, Evidentiary Force, Court, Civil Procedural Law
Abstract
A private deed (akta di bawah tangan) is a legal instrument commonly used in non-litigation dispute resolution in Indonesia. As a form of evidence, a private deed has a fundamentally different legal standing compared to an authentic deed (akta otentik) made by an authorized official such as a notary. In the context of non-litigation, private deeds often serve as the basis for agreements in negotiation, mediation, and conciliation. However, when a dispute proceeds to court, the evidentiary force of a private deed becomes a crucial legal issue. Under Article 1874 of the Civil Code and Article 288 of HIR, a private deed only has perfect evidentiary force when the party who signed it acknowledges the authenticity of their signature. If the signature is denied, the deed must be verified through an authentication process. This study analyzes the legal standing of private deeds in non-litigation dispute resolution and their evidentiary force when submitted as evidence before the court. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the evidentiary force of a private deed is conditional in nature and can be strengthened through legalization or waarmerking by a notary, thereby enhancing its position in court evidentiary proceedings.
References

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 No. 23.

Republik Indonesia. Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad 1941 No. 44.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Buku

Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Emirzon, J. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Harahap, M.Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P.M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group. Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi, L. & Widjaja, G. (2003). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Nurnaningsih, A. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soepomo, R. (2002). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Tobing, G.H.S.L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.

Jurnal Ilmiah

Budiono, H. (2019). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 512–530.

Dewi, S. (2020). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 215–234.

Mulyadi, L. (2019). Hambatan dan Tantangan Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Non Litigasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 88–107.

Pratama, R.A. (2021). Implikasi Legalisasi Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. Jurnal Lex Notariat, 3(1), 44–61.

Santoso, B. (2021). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Perdata. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 120–139.

Widjaja, G. (2022). Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 33–52.

Cover Image
Downloads
Published
2026-06-27
Issue
Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(8). https://doi.org/10.2238/z5bfm803