OPTIMALISASI PENANGGULANGAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA DI KELURAHAN KERTASANA
- Authors
-
-
Tias Aprilia Hanudin
Universitas PamulangAuthor -
Amanda Misya Sultanah
Universitas PamulangAuthor -
Aulia Pipin Rosanda
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Hukum perdata pertanahan, mafia tanah, edukasi hukum, mediasi konflik, pemberdayaan masyarakat desa
- Abstract
- Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dimana di dalam bentuk kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran Dosen dan Mahasiswa. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diharapkan Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat dapat berkolaborasi serta menciptakan solidaritas guna meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat khususnya. Masyarakat tentunya sudah tidak asing dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai salah satu sistem yang diharapkan dapat memberikan hak-hak perlindungan yang berkenaan terbitnya dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mafia pertanahan di Provinsi Banten mencapai lebih dari 600 kasus per tahun, terutama di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perdata pertanahan menjadi akar masalah utama. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum perdata pertanahan di desa kertasana dan mengembangkan mekanisme pencegahan serta penyelesaian mafia tanah yang efektif. Pelaksanaan program meliputi: (1) Survei dan pemetaan pemahaman hukum mafia tanah, (2) Edukasi hukum melalui seminar dan workshop, (3) Pelatihan mediasi untuk tokoh masyarakat dan aparat desa, dan (4) Pembentukan Pusat Konsultasi Pertanahan Desa. Program akan dilaksanakan di tiga desa di Kabupaten Pandeglang dengan tingkat mafia tanah tinggi: desa kertasana. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum pertanahan, pengurangan potensi konflik, dan tersedianya mekanisme penyelesaian mafia tanah berbasis komunitas. Hasil program akan berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum dan penyelesaian maia tanah yang dapat diadaptasi di daerah lain, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pertanahan di tingkat desa.
- References
-
Abdul Talib Mustafa, Kemitraan dalam pelayanan publik, Tahun 2017
Abdurrahman. (2019). Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Tahun 2006
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Jakarta: BPN RI.
Daryanto, Ismanto Setyobudi, Konsumen dan Pelayanan Prima, Tahun 2014
Firmansyah, A. A., & Wardani, D. K. (2020). Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 434-451.
Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Tahun 2011
Harsono, B. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti.
Ismail, N. (2022). Hukum Agraria dalam Perspektif Pembangunan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Organisasi Publik dan Tujuan Pendiriannya, Tahun 2009
Limbong, B. (2017). Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.
Litjan Poltak Sinambela dkk, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Tahun 2006
Murad, R. (2019). Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek. Bandung: Mandar Maju.
Pemerintah Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Rachman, N. F. (2017). Land reform dari masa ke masa: Perjalanan kebijakan pertanahan di Indonesia. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Ramadhani, R. (2021). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 140-161.
Safira Nugraha dkk, Hukum Administrasi Negara, Tahun 2017
Sari, E. K., & Simarmata, R. (2020). Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fanisa Nuraziza, Ameliya, Hafija Safarina, Sofiatul Awaliyah, Nazla Shiva Salsabila, Surya Sukti, FIKIH SIYASAH ALIRAN SUNNI DAN SYIAH : ANALISIS KOMPARATIF DALAM KACAMATA SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.