PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT
- Authors
-
-
Refania Varetta Sugiarto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Yayu Anggraeni
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Daniel Pius Sinaga
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Maladministrasi, Pelayanan Publik, Edukasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Kontrol Sosial.
- Abstract
- Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip good governance. Meskipun telah kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keberadaan Ombudsman RI, jumlah laporan maladministrasi cenderung fluktuatif dan banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melapor. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata tidak cukup; diperlukan pendekatan kultural melalui edukasi hukum yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan maladministrasi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum. Dengan menggunakan metode empiris normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terstruktur mampu mengubah paradigma masyarakat dari sikap pasif apatis menjadi partisipatif kritis. Masyarakat yang teredukasi tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi, tetapi juga memahami mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga berfungsi sebagai social control yang preventif. Oleh karena itu, edukasi hukum harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar program pelengkap. Sinergi antara Ombudsman RI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke tingkat desa.
- References
-
Arinanto, Satya, ‘Sosiologi Hukum Dan Penerapan Rule of Law’, Jurnal Hukum Global, 3.1 (2025), 90
Disebut], [Penulis Tidak, ‘Kerangka Evaluasi Kepatuhan Regulasi Pelayanan Publik’, Jurnal Hukum Administrasi, 6.1 (2025), 89–103
Djaman, Muhammad, Sosialisasi Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Golub, Stephen, ‘Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative’, in Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006), pp. 7–10
Hadjon, Philipus M, Hukum Administrasi Negara: Asas Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024)
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
Krause, George A, and H B ‘Chip’ Corder, ‘Public Participation and Administrative Accountability: The Role of Legal Empowerment’, Administrative Theory & Praxis, 40.3 (2018), 182–85
Lubis, Todung Mulya, Partisipasi Publik Dan Rule of Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2023)
Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Los Angeles: Sage Publications, 2020)
Nurbani, Ina, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
Penulis], [Nama, ‘Pencegahan Dan Penanganan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Edukasi Hukum Kepada Masyarakat’, 2026
Soekanto, Soerjono, and Muhammad Fakhrizal, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , 2009, p. Pasal 38-40 <https://peraturan.bpk.go.id/>
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898, Pasal 1 Angka 6, 2008
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Saskia Meka Talib, Nisrina Nadya Qanita, Muhammad Khalil Aiman, Jemeina Yusuf Gaffar, Justin Keefe Bintang V. Siregar, ANALISIS YURIDIS TINDAK PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS JOHN KEI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aufa Nurya Laila Wildan, Destara Chezar Christian Putra Wibowo, Rangga Raditya Syahputra, Ryanaldho Sang Primabina Wibowo, Irawan Hadi Wiranata, PERAN PENCAK SILAT PAGAR NUSA DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.