EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Sahrizal
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh BesarAuthor
-
- Keywords:
- penertiban, cangkul padang, Danau Lut Tawar, hukum pidana lingkungan, hukum perikanan
- Abstract
- Penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan hidup. Alat tangkap tersebut memiliki daya tangkap tinggi dan berpotensi menangkap ikan tanpa memperhatikan ukuran, jenis, maupun musim pemijahan sehingga dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum dalam praktik cangkul padang, menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya konservasi sumber daya perairan di Danau Lut Tawar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Reje Kampung Toweren Toa, serta dua orang nelayan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cangkul padang berpotensi melanggar ketentuan hukum perikanan dan perlindungan lingkungan karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, teguran, dan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi nelayan, kebiasaan penggunaan alat tangkap, serta keterbatasan pengawasan. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- References
-
Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
Chomariyah. (2017). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Food and Agriculture Organization. (1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Modul Pengoperasian Alat Tangkap Pukat (Trawl). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahmadi, T. (2020). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wiadnyana, N. N., & Kamal, M. M. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Lut Tawar Aceh Tengah. Takengon: AMAFRAD Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati, EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vincentius Denata Kristian, DINAMIKA SENGKETA PILKADA: POSISI HUKUM KPU KOTA SEMARANG DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savaira Qurratul Zoeyani, Najwa Mahasin Nisa, Aisyanajmun Al Khyas Rizain, Manggala Abhita Fitrah Ramadhan, Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien dan Pengadilan dalam Perspektif Etika Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.