EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Sahrizal
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh BesarAuthor
-
- Keywords:
- penertiban, cangkul padang, Danau Lut Tawar, hukum pidana lingkungan, hukum perikanan
- Abstract
- Penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan hidup. Alat tangkap tersebut memiliki daya tangkap tinggi dan berpotensi menangkap ikan tanpa memperhatikan ukuran, jenis, maupun musim pemijahan sehingga dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum dalam praktik cangkul padang, menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya konservasi sumber daya perairan di Danau Lut Tawar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Reje Kampung Toweren Toa, serta dua orang nelayan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cangkul padang berpotensi melanggar ketentuan hukum perikanan dan perlindungan lingkungan karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, teguran, dan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi nelayan, kebiasaan penggunaan alat tangkap, serta keterbatasan pengawasan. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- References
-
Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
Chomariyah. (2017). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Food and Agriculture Organization. (1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Modul Pengoperasian Alat Tangkap Pukat (Trawl). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahmadi, T. (2020). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wiadnyana, N. N., & Kamal, M. M. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Lut Tawar Aceh Tengah. Takengon: AMAFRAD Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
- Downloads
- Published
- 2026-09-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Akil Ahmad Khaeru, Rabyatul Ramadhani, Ainun Husain, Irsyad Dahri, Kedudukan Partisipasi Pemuda dalam Diplomasi Regional ASEAN: Studi atas ASEAN Leaders’ Interface with ASEAN Youth 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.